KaltimKita.com, BALIKPAPAN - Warga kawasan Perumahan Balikpapapan Regency dan komite sekolah mengeluhkan keterbatasan tenaga pengajar atau Sumber Daya Manusia (SDM) guru, gedung dan sarana prasarana (sapras) SMP Negeri 26. Hal ini disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRD Kota Balikpapan beberapa waktu lalu.
Pada kesempatan tersebut juga hadir Kepala Sekolah SMP Negeri 26 Ketua Komite dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan. Rapat dipimpin Ketua DPRD Muhammad Taqwa didampingi jajaran Komisi IV DPRD.
Taqwa mengatakan, warga mengeluhkan ketersediaan sarana dan prasarana (sapras) sekolah yang dianggap belum memadai. Merespons warga, ia menyampaikan keprihatinannya atas keterbatasan anggaran tersebut.
"Keterbatasan anggaran ini akhirnya berdampak pada penyediaan fasilitas pendidikan di SMP Negeri 26 di kawasan Balikpapan Regency," ungkap Muhammad Taqwa.
Dirinya berharap pemerintah daerah bisa bersinergi dengan sekolah dan komite guna menyusun rencana aksi. Ini penting agar keterbatasan SDM maupun sapras pendidikan ini bisa segera diatasi. "Termasuk juga pemenuhan fasilitas bangunan gedung sekolah," kata Taqwa.
Dengan sinergi juga antara semua pihak dan pemangku kepentingan, diharapkan menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Balikpapan. Taqwa mengatakan, dnegan begitu anak-anak bangsa bisa mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta mendukung perkembangan optimal.
Menurutnya warga juga mengeluhkan belum adanya drainase dan pagar di lingkungan sekolah. Ditambah kurangnya sistem keamanan yang memadai. "Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan, tetapi juga pada keselamatan siswa dan tenaga pendidik di sekolah," terang politisi Partai Gerindra ini.
Menurutnya, Disdikbud pun memahami keluhan-keluhan yang ada. Walaupun memang keterbatasan anggaran yang jadi persoalan utama. Ini juga yang jadi faktor utama yang mempengaruhi realisasi pembangunan sarana prasarana dan gedung SMP Negeri 26. Seperti penyediaan drainase, pagar sekolah, serta peningkatan sistem keamanan.
"Tapi Disdikbud menyatakan komitmen untuk mengupayakan solusi. Ini dilakukan melalui pengajuan usulan perbaikan dalam perencanaan anggaran mendatang. Disdikbud juga akan berkoordinasi dengan OPD lainnya untuk mencari alternatif pembiayaan," pungkasnya. (efa)
.jpg)
