Kaltimkita.com, BALIKPAPAN – Alokasi anggaran penanganan banjir di Kota Balikpapan pada tahun 2026 dipastikan mengalami pengurangan signifikan. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Balikpapan mengungkapkan bahwa anggaran penanganan banjir dipangkas hingga sekitar 65 persen dari total usulan awal yang diajukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Pemangkasan ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi dana transfer ke daerah (TKD). Kondisi tersebut memaksa Pemerintah Kota Balikpapan melakukan penyesuaian dan menetapkan skala prioritas dalam pelaksanaan program pembangunan, khususnya untuk sektor drainase dan pengendalian banjir.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Drainase Dinas PU Balikpapan, Jen Supriyanto, menjelaskan bahwa sebelumnya pihaknya mengusulkan anggaran penanganan banjir sebesar Rp300 miliar. Namun, akibat pemangkasan TKD, sebagian besar anggaran tersebut harus direalokasi.
“Anggaran penanganan banjir dipangkas sekitar 65 persen dari jumlah yang diajukan. Artinya, lebih dari separuh program yang telah direncanakan tidak bisa direalisasikan tahun ini,” ujar Jen, Jumat (30/1/2026).
Dengan keterbatasan anggaran tersebut, Dinas PU Balikpapan kini harus memilih titik-titik banjir yang dianggap paling mendesak untuk ditangani. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian utama adalah wilayah Jalan Tol Balikpapan–IKN, mengingat jalur tersebut memiliki peran strategis sebagai akses utama menuju Ibu Kota Nusantara.
Selain itu, Dinas PU juga tengah melakukan pendataan kebutuhan drainase di wilayah Balikpapan Utara. Jen menyebutkan, seluruh usulan dan masukan dari masyarakat dikumpulkan dan dikelola menjadi satu basis data sebelum ditetapkan sebagai program prioritas.
“Usulan-usulan tersebut sebagian besar muncul akibat kejadian banjir yang terjadi sepanjang tahun 2025. Selama ini warga sudah menyampaikan aspirasi melalui musrenbang maupun rakorenbang,” jelasnya.
Meski demikian, Jen menegaskan bahwa tidak semua titik banjir dapat ditangani secara bersamaan. Penanganan akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan tingkat urgensi masing-masing lokasi.
“Kami tetap berupaya agar seluruh aspirasi masyarakat bisa ditindaklanjuti, meski harus dilakukan secara bertahap melalui komunikasi dan perencanaan yang matang,” tambahnya.
Dinas PU Balikpapan berharap kondisi fiskal daerah ke depan dapat membaik, sehingga program penanganan banjir yang tertunda dapat kembali dilanjutkan demi mengurangi risiko genangan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat. (rep)
.jpg)
.jpg)
