Oleh: Dr.Isradi zainal,
Rektor Uniba, Direktur Insurin, Ketua Penjaminan Mutu
Kinerja Pemerintah dan OIKN dalam mengupayakan Investasi di IKN patut di acungi jempol. Pasalnya hinggar akhir tahun 2023, nilai investasi non APBN yang masuk ke IKN sudah mencapai 41 Triliun Rupiah yang berarti lebih besar dari anggaran APBN untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN yang mencapai 35 triliun hingga akhir tahun 2023.
Masuknya sejumlah investor ke IKN ditandai dengan groundbreaking yang dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi. Berdasarkan Data, Presiden Jokowi telah melakukan ground breaking 3 tahap di tahun 2023 yaitu pada bulan September, November dan Desember 2023.
Menurut Deputi bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono, sepanjang tahun 2023, ada 23 investor domestik atau dalam negeri yang melakukan investasi di IKN. Pada tahap pertama ada 4 investor. tahap ke dua ada 9 investor, dan pada tahap ke tiga ada 10 Investor.
4 investor yang masuk di tahap pertama dan melakukan groundbreaking pada bulan september 2023 adalah yayasan Innopark, RS Abdi Waluyo, PSSI dan Konsorsium IKN (Agung Sedayu Group, Adaro, Sinar Mas, Pulau Intan, Salim Group, Astra, Mulia Group, Barito Pacifik, Kawan Lama Group, dan Alfamart) dengan nilai Rp. 23,1 Triliun.
9 investor yang masuk ditahap kedua dan melakukan Groundbreaking bersama Jokowi di bulan November 2023 adalah RS Hermina, Pakuwon Group, Jakarta Intercultural school (JIS), Mayapada Hospital, Astra International, Kementerian Perhubungan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Indonesia, dan PLN dengan total nilai investasi sebesar Rp.13,1 triliun.
Selanjutnya, pada bulan Desember 2023, Presiden Jokowi melakukan groundbreaking untuk 10 investor di IKN diantaranya Aqua, The Pakubuwono Development, Wulandari Bangun Laksana, Balikpapan Super Block, BSH, Bluebird, Polri, TNI, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian PUPR dengan nilai sebesar Rp. 5,9 triliun.
Seperti diketahui dari total biaya pembangunan IKN sebesar 466 triliun rupiah dan tahapan pembangunannya hingga tahun 2045. Hanya sekitar 20% atau 89 triliun rupiah dari 466 yang akan digunakan dengan skema APBN. Sisanya adalah kerjasama pemerintan dan Badan Usaha, investor dan swasta lainnya.
Dana APBN yang akan digunakanpun diperuntukkan untuk membangun infrastruktur dasar yang manfaatnya jiga dirasakan oleh wilayah sekitarnya dan wilayah lainnya.
Dana APBN untuk IKN yang nilainya kurang dari 100 triliun rupiah tergolong kecil jika dibandingkan dengan penghasilan Kaltim untuk Indonesia sejak Indonesia merdeka yang jika di rata ratakan lebih dari 466 triliun rupiah per tahun.
Apalagi jika dikaitkan dengan aspek manfaatnya yang saat ini dan ke depan menjadi penggerak ekonomi nasional dan menjadi trigger bagi pemerataan, keadilan, keberlanjutan, kebanggaan nasional,dll dan diperuntukkan unyuk semua termasuk Indonesia dan Dunia. (*)
.jpg)
