Jembatani Aspirasi Masyarakat, DPRD Kaltim Dorong Transparansi dan Progres Program Prioritas

Kaltimkita.com, SAMARINDA - Dalam upaya memperkuat keterlibatan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya komunikasi terbuka dan berkelanjutan antara legislatif, eksekutif, dan juga masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, yang menyebut bahwa kepercayaan publik terhadap program prioritas Pemprov hanya bisa dibangun melalui transparansi dan edukasi tahapan kebijakan.

“Banyak program besar sedang dijalankan, seperti Gratispol dan Jospol, tapi yang paling penting adalah masyarakat memahami bagaimana prosesnya berjalan. Itulah tugas kami, menyampaikan dan menjelaskan apa yang sedang dikerjakan pemerintah,” ujar Ekti.

Menurutnya, keberhasilan program bukan hanya bergantung pada penyusunan anggaran dan pelaksanaannya, melainkan juga pada bagaimana program itu dikomunikasikan kepada warga.

“Kalau komunikasi terbangun dengan baik, masyarakat juga akan lebih sabar dan mendukung,” katanya.

Salah satu isu yang cukup menyita perhatian adalah harapan publik terhadap percepatan program pendidikan gratis. Ekti menilai wajar jika masyarakat menginginkan perubahan cepat, namun ia menekankan perlunya pemahaman tentang mekanisme pemerintahan yang melibatkan banyak tahapan.

“Program pemerintah tidak bisa serta-merta diwujudkan. Ada proses perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi yang harus ditempuh secara bertahap. Kami di DPRD hadir untuk memastikan proses itu berjalan, dan masyarakat tetap mendapatkan informasi yang jelas,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut.

Ekti juga mengungkapkan bahwa DPRD akan terus mengawal pelaksanaan program pendidikan gratis bagi mahasiswa baru, yang dijanjikan mulai berjalan tahun ini. Menurutnya, penguatan anggaran untuk program ini juga telah masuk dalam skema APBD 2026.

“Pemprov sudah menyatakan komitmennya. Tinggal bagaimana kita memastikan pengawasan dan alokasi anggaran berjalan optimal, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” lanjutnya.

Ia menutup dengan menegaskan kembali peran DPRD sebagai mitra kritis dan pengawal kebijakan publik, terutama dalam memastikan bahwa setiap visi-misi kepala daerah benar-benar terealisasi.

“Legislatif bukan hanya sekadar pengawas, tapi juga jembatan informasi dan harapan rakyat. Tugas kami adalah memastikan suara masyarakat terus terdengar dan dijawab dengan kebijakan yang nyata,” tandasnya. (AL/Adv/DPRDKaltim)