Kaltimkita.com, BALIKPAPAN – Refocusing anggaran Pemerintah Kota Balikpapan untuk tahun 2021 ini masih dalam pembahasan. Kementerian Keuangan juga telah mengeluarkan panduan baru refocusing, yakni paling sedikit 25 persen dari Dana Transfer Umum. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menjelaskan, pada tahun 2020 lalu, refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 mencapai Rp136,9 miliar dan terealisasi Rp120,42 miliar.
Anggaran di tahun 2020 itu dialokasikan untuk sektor kesehatan, Rp61,86 miliar yang terealisasi Rp50,13 miliar; penanganan dampak ekonomi Rp600 juta yang terealisasi Rp590,9 juta; dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Rp74,5 miliar yang terealisasi Rp69,69 miliar.
Pada 2021 ini yang jadi perhatian pemerintah kota yakni usulan berupa dukungan anggaran untuk Satgas Covid-19 tingkat RT. Rizal menjelaskan, rencananya dukungan ini akan dianggarkan sebesar Rp 2 juta untuk masing-masing satgas RT.
Sejak ditetapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro, satgas Covid-19 di tingkat RT lebih banyak memegang peran dalam pencegahan dan deteksi dini kasus Covid-19 di Balikpapan.
Pemberian dana operasional ini dilakukan karena penerapan PPKM mikro yang sudah diperpanjang ketiga kalinya ini dianggap membantu menurunkan angka terkonfirmasi positif di Balikpapan.
Selain itu di Kota Balikpapan saat ini sudah tidak ada wilayah RT yang masuk zona merah atau oranye, meski masih tersisa beberapa RT yang masuk zona kuning dan sebagian sudah masuk zona hijau.
"Ada 432 RT yang masih di zona kuning ini yang lingkungan RTnya ada 1-5 rumah yang terkonfirmasi positif Covid-19, sementara 1.252 RT masuk di Zona hijau," beber Rizal ditemui usai Musrenbang di Novotel, Senin (29/3/21) siang.
Setelah penerapan ini, Satgas RT kemudian merasa perlu mengajukan tambahan anggaran. Pasalnya memang tak sedikit juga RT yang mengeluarkan anggaran dalam mempersiapkan rumah isolasi, menyediakan kebutuhan pokok warga yang terpapar, penyemprotan disinfektan rutin atau kegiatan lain yang berkaitan dengan PPKM mikro.
Rizal mengurai sumber anggaran Rp2 juta ini. Untuk alokasi Rp750 ribu diambil dari Dana Tidak Terduga (DTT). Sementara Rp1,25 juta akan diambil dari refocusing.
"Jadi diarahkan untuk pemanfaatan kerja satgas tingkat RT. Ini untuk yang Rp750 ribu sudah bisa dikeluarkan. Kemudian sisanya kan dari refocusing, masih kami laporkan ke DPRD Kota," terangnya.
Tentang hal ini, lanjutnya, masih terus dibahas. Ditargetkan kejelasan pencairan dari refocusing ini harus segera diselesaikan. "Kalau yang Rp750 kan sudah bisa," ujarnya.
Anggaran refocusing ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan 2021. Rizal menyebut, anggaran ini tak lagi diambil dari anggaran instansi atau perangkat daerah lain, namun dari SILPA.
"Sepertinya ada sisa SILPA yang bisa kita pakai. Mungkin tidak mengganggu anggaran OPD (organisasi perangkat daerah)," terang wali kota dua periode ini.
Sementara untuk bantuan sosial atau jaring pengaman sosial dipastikan tidak lagi dianggarkan di APBD Kota. Mengingat situasi makin membaik, dan program JPS yang masih berjalan hanya dari Kementerian Sosial.
Ia membeberkan, berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), di Balikpapan ada 25.892 orang yang akan masih menerima di tahun ini.
"Kita pernah membantu. Provinsi maupun kota pernah menganggarkan dalam refocusing pertama 2020 sekira 69 ribu orang tambahan penerima JPS," sebutnya.
Saat ini pihaknya tengah menghitung jika masih ada warga yang perlu dibantu, di luar dari DTKS. "Nanti kalau ini akan dibantu menjelang idul fitri," pungkas Rizal.
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh menambahkan, mengenai refocusing di 2021 masih dalam pembahasan. Karena sudah ada acuan pedoman dari Kementerian Keuangan.
"Mereka berjanji seminggu hasil refocusing selesai dan dilaporkan ke DPRD. Bukan pembahasan, tapi mereka melaporkan hasil refocusing ke DPRD," ungkapnya.
Berkaitan dengan refocusing ini DPRD tidak terlibat langsung. Karena berdasarkan acuan tersebut sepenuhnya kewenangan pemerintah kota. "Bentuknya laporan saja," ujarnya.
Ia juga menambahkan, APBD 2021 baru mau berjalan, sehingga anggaran yang sudah ditetapkan sudah tidak berubah. Refocusing ini akan menggunakan anggaran tersendiri. "Baik penghematan atau SILPA. Pak wali minta satu minggu baru tahu berapa direfocusing," tandasnya. (bie)
.jpg)
