.gif "Banner Utama")
Kaltimkita.com, SAMARINDA - Ketimpangan pembangunan infrastruktur di wilayah hulu Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menjadi sorotan.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai lambatnya peningkatan akses jalan dan konektivitas di Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, dan Kenohan telah berdampak besar terhadap mobilitas warga dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Menurut Salehuddin, ketiga wilayah tersebut kerap luput dari prioritas pembangunan, padahal aktivitas masyarakat di sana cukup tinggi, terutama saat momen-momen penting seperti Ramadan.
“Bukan soal jalan rusak saja. Tapi soal bagaimana masyarakat bisa beraktivitas, berdagang, mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tanpa terhambat,” ungkapnya.
Ia menyayangkan rendahnya realisasi anggaran peninggian jalan yang sebelumnya dirancang sebesar Rp50 miliar namun hanya dialokasikan Rp20 miliar dalam APBD Kukar 2025.
“Itu pun baru fokus pada peninggian badan jalan, belum menyentuh hal lain seperti perbaikan jembatan atau koneksi antarwilayah,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Salehuddin menyoroti ketergantungan masyarakat pada transportasi feri untuk melintasi sungai sebagai penghubung utama antardesa dan kecamatan.
Kondisi ini menurutnya tidak efisien dan sering menjadi penyebab terganggunya distribusi logistik serta naiknya harga kebutuhan pokok.
“Biaya logistik tinggi karena akses jalan yang buruk. Akhirnya harga barang juga ikut naik. Ini menyulitkan masyarakat yang sudah terbebani oleh perlambatan ekonomi nasional,” jelasnya.
Salehuddin menekankan perlunya pendekatan jangka panjang dan lintas sektor, mengingat tiga kecamatan tersebut memiliki posisi strategis dalam mata rantai ekonomi Kukar.
Ia menyarankan agar Pemkab mempertimbangkan kembali rencana konektivitas antarkecamatan yang pernah digagas melalui skema pinjaman ke PT SMI.
“Infrastruktur itu investasi. Kita harus berani melihat ke depan. Jangan cuma tambal sulam, harus ada kajian menyeluruh agar setiap rupiah yang dikeluarkan berdampak luas,” tegas politisi asal Dapil Kukar itu.
Ia pun mendorong agar Pemerintah Provinsi Kaltim tidak tinggal diam, dan lebih aktif berkoordinasi dengan Pemkab Kukar agar infrastruktur di daerah hulu tidak tertinggal jauh dibanding wilayah pesisir atau perkotaan.
“Pemerataan itu bukan hanya slogan. Ini soal keadilan dan memastikan semua warga Kukar, dari hilir sampai hulu, mendapatkan hak pembangunan yang sama,” pungkasnya. (AL/Adv/DPRDKaltim)
.jpg)
