Kaltimkita.com, SAMARINDA - Ketimpangan dalam pembangunan fasilitas pendidikan kembali mencuat. Kali ini, sorotan tajam datang dari Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, yang menyoroti kondisi SMA Negeri 4 Samarinda.
Sekolah yang telah berdiri selama lebih dari empat dekade, ternyata tidak pernah tersentuh dana pembangunan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.
“Ini bukan sekadar soal bangunan sekolah. Ini soal keadilan. Bagaimana mungkin ada sekolah negeri di ibu kota provinsi yang selama 43 tahun belum pernah mendapat perhatian anggaran daerah?” ujarnya.
SMAN 4 Samarinda, yang terletak di kawasan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, berada di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang karena dikelilingi rawa dan permukiman padat.
Hal ini, menurut Darlis, membuat sekolah tersebut kerap luput dari perencanaan pembangunan yang terpusat di wilayah kota inti.“Sekolah-sekolah di pusat kota dibangun bertingkat, dilengkapi sarana modern. Tapi di sini, di pinggiran, sekolah masih kesulitan infrastruktur dasar. Ini potret ketimpangan yang nyata,” terangnya.
Untuk menjawab masalah tersebut, Darlis mendesak agar anggaran bagi SMAN 4 Samarinda dimasukkan dalam APBD Perubahan 2025. Ia juga menekankan pentingnya perencanaan konstruksi yang mempertimbangkan karakteristik lingkungan setempat.
“Pembangunan di daerah rawa tidak bisa dilakukan dengan sistem urugan. Yang benar adalah membangun gedung panggung agar tidak memperparah risiko banjir,” jelasnya.
Darlis menyebut bahwa usulan ini bukan semata proyek fisik, melainkan bagian dari perjuangan menciptakan akses pendidikan yang merata dan adil di Samarinda. Ia mengingatkan bahwa ratusan siswa dan guru di SMAN 4 selama ini telah berjuang di tengah keterbatasan, tanpa sarana belajar yang layak.
“Kalau kita bicara kualitas SDM, maka fasilitas pendukung adalah fondasi. Jangan hanya sekolah unggulan yang mendapat prioritas. Sekolah di pinggiran juga punya hak yang sama,” ungkapnya.
Pernyataan Darlis menjadi pengingat bahwa pembangunan pendidikan tidak boleh hanya terpusat di kawasan elit atau strategis. Pemerataan anggaran, terutama untuk sekolah yang selama ini terpinggirkan, harus menjadi bagian dari komitmen bersama pemerintah dan legislatif dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. (AL/Adv/DPRDKaltim)
.jpg)
.jpg)
