KALTIMKITA.COM, SANGATTA – Belakangan konsentrasi dewan tersita akan pembahasan ragam seputar APBD murni, perubahan hal ini pulalah yang mempengaruhi langkah program dewan dalam mengawal aspirasi para kontituen di dapilnya.
Seperti halya yang dirasakan anggota DPRD Kutim Masdari Kidang yang prihatin akan kondisi tersebut.
“Belum adanya ketetapan pasti terkait alokasi anggaran dalam menyerap aspirasi tentunya menghambat jalannya roda legislatif dalam menjalankan amanat masyarakat,” terang Kidang.
Selain itu Kidang juga masih menyoroti Porkir dewan yang menurutnya belum ada kejelasan. “Begitupula terkait anggaran perubahan dapat fokus membayar piutang, seharusnya memang demikian agar roda pembangunan kembali berkelanjutan pada masa – masa mendatang. Maka segeralah lakukan pembayaran hutang. Karena kewajiban kontraktor telah terlaksana tinggal kewajiban ekskutif (pemerintah) segera menyelesaikan pembayaran hutang,” terangnya.
Bagaimana tanggapannya terkait penghapusan agenda reses? “ Yah jika tidak ada reses maka tidak ada yang namanya penganggaran artinya sama saja saya misalnya selaku dewan sama saja dianggap masyarakat gagal dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat,” beber Kidang.
Akan tetapi Kidang mengungkapkan tak sedikit dirinya di desak para kontituenya dalam merealisasikannya beragam aspirasi kepentingan umum khususnya pada dapilnya. “Yah saya tetap mengupayakan semaksimal mungkin walau kebanyakan mendahulukan dengan dana pribadi,” ulas anggota dewan.
Lantas bagaimana dengan pemangkasan OPD sebesar 12 persen, ia mengatakan sejauh ini dirinya belum mengikuti secara jauh hanya mendengar dari penjelasan melalui rekan – rekan dewan lainnya. “Kabarnya saya hanya mengetahui memang di bulan 5 berdasarkan keputusan menteri katanya memang ada akan tetapi kurang terkomunikasikan dengan merata kepada segenap dewan, yah kalau bisa tidak terjadi demi kelancaran fungsional OPD terkait itu juga,” ulas Kidang. (aji/rin)
.jpg)
