KALTIMKITA.COM, SANGATTA – Pembahasan anggaran baik murni hingga perubahan memang sangat menyita perhatian penuh baik antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan DPRD Kutim.
Untuk itu media KaltimKita.com mencoba mewawancarai anggota dewan dari fraksi PAN Basti Sangga Langi yang mengatakan dirinya memang sejauh ini terus mengikuti lintas koordinasi dengan rekan – rekan Banggar DPRD.
Yang awalnya di ketahui akan adanya rasionalisasi sebesar 12 persen di masing – masing OPD. “Hal ini perlu dipertegas dan luruskan tidak akan ada yang namanya pemangkasan anggaran OPD hal ini dijelaskan langsung kepada saya berdasarkan statmen Wabup Kutim Drs H Kasmidi Bulang, ST., MM. Bahkan Wabup menjamin akan hal itu apabila ada OPD yang tetap dirasionalisasi maka silahkan melapor kepada wabup,” ungkap Basti.
Basti mengungkapkan begitu pula halnya dengan adanya penghapusan reses “ Itu tidak demikian adanya pernyataan tersebut dikarenakan sempat miss terlebih PPATK masih melalui masa transisi terbilang baru sehingga sedikit miss saat itu,” beber politisi dari fraksi PAN ini.
“Kita masih menunggu hasil keputusan PPATK setidaknya dapat berkelanjutan mewujudkan jalannya reses dalam menyerap aspirasi dewan kepada masyarakatnya (kontituen),” kata Basti saat di wawancarai.
Basti menegaskan alokasi penggunaan anggaran apakah itu APBD murni hingga perubahan ke depannya harus berdasarkan skala prioritas. “Benar – benar nantinya OPD terkait yang berkompeten melaksanakan secara tepat sasaran,” tuturnya. (aji/rin)
.jpg)
