Kaltimkita.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian terus berupaya memperkuat ekonomi masyarakat melalui pengembangan koperasi berbasis kelurahan.
Salah satu program unggulan yang kini mulai direalisasikan adalah Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP), yang telah memasuki tahap pembangunan fisik di tiga lokasi.
Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Balikpapan, Heruressandy Setia Kesuma, mengatakan bahwa program KKMP merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia agar pemerintah daerah mengoptimalkan aset daerah yang bisa digunakan untuk kegiatan koperasi.
“Kementerian meminta agar kita membaca ulang seluruh aset milik daerah. Aset itu bisa digunakan sebagai sekretariat, kantor sementara, maupun gerai usaha koperasi,” jelasnya, Selasa (21/10/2025).
Menurut Heruressandy, pembangunan tahap awal KKMP difokuskan pada tiga kelurahan, yakni Graha Indah (Balikpapan Utara), Sepinggan Baru (Balikpapan Selatan), dan Manggar (Balikpapan Timur). Proyek pembangunan gerai dan gudang tersebut telah dimulai sejak prosesi groundbreaking pada Jumat pekan lalu, dengan target penyelesaian dalam waktu tiga bulan ke depan.
Program ini tidak hanya dijalankan oleh pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan Kementerian Koperasi, Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB), serta TNI. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan memastikan koperasi dapat segera beroperasi.
“Kerja samanya langsung antara Kementerian Koperasi, LPDB, dan TNI. Mereka membantu pembangunan gerai serta gudang bagi KKMP yang ditunjuk dan memiliki aset daerah yang bisa dimanfaatkan,” terang Heruressandy.
Dari total 34 koperasi kelurahan di Balikpapan, tiga di antaranya sedang dalam tahap pembangunan fisik, sementara sisanya masih pada tahap usulan. Namun, tujuh koperasi sudah aktif menjalankan kegiatan ekonomi meskipun dengan modal terbatas.
“Sudah ada tujuh koperasi yang aktif bekerja sama dengan BUMN seperti PT Bulog dan PT Patra Niaga. Mereka menyalurkan bahan pokok dan juga LPG ukuran 5,5 hingga 12 kilogram,” ungkapnya.
Untuk sektor simpan pinjam, Heruressandy menyebut kegiatan tersebut belum bisa dijalankan secara penuh karena masih terkendala permodalan. Pemerintah menargetkan butuh waktu sekitar tiga tahun agar koperasi dapat mandiri dalam menyediakan layanan pembiayaan bagi masyarakat.
Saat ini, dari 109 koperasi aktif di Balikpapan, sekitar 70 persen telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), sementara sisanya masih dalam tahap pembentukan dan dijadwalkan menyusul pada tahun mendatang.
“Kita terus dorong agar koperasi-koperasi baru ini segera memenuhi administrasi dan bisa melaksanakan RAT, karena itu syarat penting bagi keberlangsungan koperasi,” ujarnya.
Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Balikpapan berharap koperasi berbasis kelurahan dapat menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, serta mendukung pemerataan kesejahteraan di tingkat kelurahan. (rep)
.jpg)
