Kaltimkita.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan mulai menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi tantangan investasi dan kondisi fiskal pada tahun 2026 mendatang. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin menegaskan pentingnya penguatan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) sebagai ujung tombak pelayanan publik di bidang investasi dan perizinan.
Menurutnya, kinerja DPM-PTSP menjadi salah satu kunci dalam menjaga kepercayaan pelaku usaha serta memastikan arus investasi tetap tumbuh di tengah dinamika ekonomi dan keterbatasan fiskal daerah. “Kita tahu tantangannya cukup besar. Balikpapan tidak memiliki sumber daya alam yang bisa langsung dikelola. Pendapatan kita lebih banyak berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Muhaimin, Kamis (23/10/2025).
Ia menjelaskan, pada tahun anggaran 2025, Balikpapan mengalami penurunan pendapatan dari DBH dan DAU hingga mencapai Rp1,055 triliun. Di sisi lain, kebutuhan belanja pembangunan terus meningkat, terutama untuk sektor infrastruktur dan pelayanan publik yang menyentuh langsung masyarakat.
“Kondisi ini menjadi peringatan bagi kita semua agar lebih serius menarik investasi baru sebagai sumber pertumbuhan ekonomi alternatif. Ke depan, kita harus mengandalkan dua hal: peningkatan PAD dan masuknya investasi. Kalau investasi tumbuh, perputaran ekonomi akan lebih besar, sektor swasta ikut membiayai kegiatan publik, dan beban pemerintah jadi lebih ringan,” terangnya.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, Pemkot Balikpapan menaruh perhatian khusus pada peningkatan kualitas layanan perizinan melalui DPM-PTSP. Sekda menilai, kecepatan, transparansi, dan kepastian proses perizinan menjadi faktor penting untuk membangun trust investor. “Kita harus memastikan proses perizinan tidak lama dan tidak berbelit. Dengan begitu, kepercayaan investor bisa tumbuh. Kalau mereka percaya, mereka akan datang kembali dan mengajak investor lain masuk ke Balikpapan,” tegasnya.
Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan nasional untuk memperkuat sistem pelayanan publik berbasis digital dan integrasi data perizinan melalui Online Single Submission (OSS). Dengan sistem tersebut, diharapkan setiap proses investasi bisa dilakukan lebih efisien dan akuntabel.
Balikpapan sendiri mendapat kepercayaan sebagai tuan rumah kegiatan Pembinaan Kinerja PTSP se-Kalimantan yang diinisiasi oleh PKPM (Pusat Kajian dan Pembinaan Masyarakat). Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari berbagai daerah di Kalimantan serta Kementerian Investasi/BKPM.
“Ini menunjukkan bahwa Balikpapan diakui memiliki sistem pelayanan investasi yang baik dan layak dijadikan contoh bagi daerah lain. Ini kesempatan kita untuk berbagi pengalaman, terutama dalam mempercepat investasi, memperkuat pelayanan publik, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah,” jelasnya.
Muhaimin menegaskan, dengan sinergi lintas sektor dan reformasi layanan publik yang terus ditingkatkan, Balikpapan siap menghadapi tahun 2026 dengan lebih optimistis. Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk memperkuat kolaborasi dan menjaga integritas pelayanan. “Kuncinya satu: pelayanan cepat, transparan, dan berintegritas. Kalau itu dijaga, investasi akan datang, ekonomi tumbuh, dan pembangunan bisa terus berjalan,” pungkasnya.
Langkah strategis ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan fiskal daerah sekaligus menegaskan posisi Balikpapan sebagai kota investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Timur, terutama menjelang perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN). (rep)
.jpg)
