Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Panitia khusus (Pansus) DPRD Perumda Manuntung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Direksi Perumda dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) di ruang rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan, pada Senin (14/6/2021).
Ketua Pansus Perumda Aminuddin mengatakan, memang ada ketidakpuasan teman-teman Pansus lantaran Direktur Utamanya Purba tidak hadir dan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman pansus tidak dapat terjawab, sehingga akan diadakan rapat pembahasan berikutnya dengan melibatkan stakeholder yang terlibat.
“Adapun beberapa hal yang disampaikan teman-teman salah satunya masalah uang deposito dan sertifikat depositonya, karena teman-teman tadi antara yakin dan percaya apakah benar uang itu ada, dan dijawab bahwa deposito itu ada di Bank BRI, BPD maupun Bank Mega,” jelas Aminuddin usai rapat, Senin (14/6/2021).
"Tapi kami menunggu juga apa yang diminta oleh teman-teman tadi," tambahnya.
Selain itu, tim Pansus Muhammad Taqwa memberikan tanggapan, bahwa hampir di sebagian kota besar Perumda merupakan pos terbesar di kota Balikpapan. Karena tujuan pertama pansus memberikan rekomendasi, apakah Perumda ini dibekukan atau dihabiskan sekalian.
Hal senada disampaikan Taufik Qulrahman yang meminta kalau bisa tim pansus membuat surat agar Perumda untuk dibekukan, karena mereka tidak mengetahui tentang dana-dana yang ada. Pada pertemuan ini pun, baik Perumda dan BPKAD kurang memahami semua persoalan dalam pembahasan ini.
"Intinya kalau bisa tim pansus menyoroti untuk dibekukan terlebih dahulu," urainya.
Aminuddin menanggapi, untuk usulan pembekuan yang disampaikan tadi dirinya masih menunggu, mudah-mudahan 2-3 hari ini sudah dapat informasi. Bahkan Wakil Ketua Pansus Syukri Wahid menegaskan, bahwa tidak ada lagi kewajiban pemerintah kota untuk menyertakan modal ke Perumda Manuntung, karena sudah terpenuhi.
Menurut Aminuddin, lanjutnya, jika dikalkulasikan secara rupiah ada Rp 37 miliar berupa aset di Perumda, kemudian ada tambahan Rp 8 miliar dari keuntungan yang disetorkan kembali ke Perumda, sehingga ada Rp 45 miliar, tetapi setelah dipelajari bukan lagi Rp 45 miliar tetapi sudah ada Rp 50,2 miliar.
“Artinya bahwa kewajiban Pemkot terhadap Perumda sudah selesai,” aku Aminuddin.
Beberapa tanggapan dari tim pansus di disampaikan juga oleh Alwi Al Qadri yang meminta kepada Perumda agar dapat memberikan rekening koran dari dana ada dilima bank sejak tahun 2016.
"Bisa kami minta rekening koran dari tahun 2016 sampai tahun 2021, artinya apa kami ingin tau kemana aja arahnya uang ini jangan sampai uang ini masuk ke rekening pribadi," ujarnya.
Lanjutnya, politikus partai Golkar mengatakan apabila rekening koran itu pasti akan telihat kemana-kemana saja dana yang masuk dan keluar.
"Kami tidak minta tahun ini tapi dari tahun pertama, jadi akan kelihatan berapa masuk keluarnya dan untungnya. Kalau Perumda minta ke bank, besok kami minta pasti dapat tidak perlu berhari-hari apalagi Perumda sama bank lebih dekat," ucapnya.
Sementara Dirut Operasional Perumda Zaenal mengakui bahwa tidak ada data-data yang diserahkan dari pemerintah kota ke Perusda. Jadi aset-aset itu memang tidak ada, karena sampai hari ini (14/6/21), tidak ada bukti yang menyatakan bahwa ada aset yang diserahkan dari pemerintah kota ke Perusda.
“Jadi sampai hari ini tidak ada yang menyatakan bahwa pemerintah kota memberikan modal ke Perusda,” tanggapannya.
Ia sendiri baru masuk ke Perusda di tahun 2018, sehingga ia tidak tau persis, namun sepengetahuannya bahwa Perda itu memang sudah di angka Rp 37 miliar. Dari hasil angka itu ada beberapa aset yang diserahkan ke Perusda, tetapi fakta di lapangan tidak ada satupun yang membuktikan bahwa aset dari pemerintah kota diserahkan ke Perusda.
“Mungkin bisa di kroscek di BPKAD jika saya salah, jadi disini kita mencari solusi terbaik,” tutupnya. (lex)
.jpg)
