KALTIMKITA.COM, SANGATTA – Untuk mempertegas benar tidaknya terkait penyaluran kartu BPJS Kesehatan yang terkesan kurang merata serta kendala-kendala teknis lainnya di lapangan seperti dari pernyataan beberapa TK2D yang namanya enggan disebutkan.
Seperti salah satu TK2D, menjelaskan terkait Kartu BPJS Kesehatan ada yang dapat dan tidak memang “kontroversi” dalam penyalurannya,
“Saat itu saya sempat disuruh mengumpulkan persyaratan BPJS kesehatan oleh dinas saya, akan tetapi setelah berkas lengkap diserahkanlah ke bagian umum pada OPD tersebut, namun setelah di setor tidak ada lagi kabar kelanjutannya,” ungkap beberapa TK2D saat di wawancarai.
Selain itu ada juga pengakuan beberapa TK2D setelah mengurus data kelengkapan kemudian dikumpulkan ke bagian umum oleh bagian umum OPD tersebut yang bersangkutan disarankan mengurus sendiri ke BPJS walau OPD telah berkoordinasi, namun itu hanya sebagian saja.
Langkah selanjutnya jika menemukan kebuntuan, tempuh hearing DPRD hingga gelar aksi unjuk rasa
Ada juga yang telah menerima kartu BPJS kesehatan, ketika akan berobat ke rumah sakit dengan membawa kartu BPJS kesehatan malah ditolak karena adanya permasalahan tunggakan. Bagaimana dengan sistem penganggaran kartu BPJS kesehatan rata-rata ada yang melanjutkan membayarkan dari gaji mereka pribadi.
Terkait akan permasalahan itu, awak media mengkonfirmasi Ketua Forum TK2D Mursalim apa benar apa yang dikeluhkan rekan-rekan TK2D terkait BPJS kesehatan tersebut? “Yah memang betul banyak polemik dalam kepengurusan BPJS kesehatan, bahkan saya sendiri sampai saat ini belum mendapatkan kartu BPJS kesehatan. Dulu pernah oleh OPD akan diuruskan melalui Disnaker akan tetapi sampai saat ini belum juga ada kejelasan,” ungkap Mursalim.
Mursalim berencana akan menyurati Bupati Kutai Timur Drs H Ardiansyah Sulaiman, M.Si untuk dapat duduk bersama membahasnya jika menemukan jalan buntu, maka dirinya berkoordinasi dengan dewan menggelar hearing. “Apabila jalur hearing yang ditempuh tidak mendapatkan kepastian jawaban maka kami akan menempuh aksi unjuk rasa nantinya,” tutup Ketua Forum TK2D yang vokal dan banyak memperjuangkan hak – hak kesejahteraan yang harus didapatkan TK2D. (rin)
.jpg)
