Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Kepedulian terhadap lingkungan adalah konsistensi yang terus dilakukan serta dilestarikan, untuk itu Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar rangkaian kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengendalian Perubahan Iklim Regional Wilayah Kalimantan (Rakernis PPI Regional Kalimantan) secara daring dan luring di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, pada Kamis (20/7/2023).
Ya, pergelaran yang dilaksanakan mulai 20-22 Juli 2023 itu mengangkat tema “Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target NDC Melalui Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Tapak”, sehingga diharapkan dapat lebih memperkuat kolaborasi Pemerintah, masyarakat, akademisi, dan swasta dalam implementasi aksi iklim di tingkat tapak, khususnya di Pulau Kalimantan.
Staf Ahli Menteri LHK Bidang Industri dan Perdagangan Internasional (SAM IPI), Novia Widyaningtyas, yang turut hadir membuka acara bersama Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Hadi Mulyadi menjelaskan bahwa, kegiatan rakernis tersebut mengundang lebih dari 200 peserta yang berasal dari Perwakilan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan, Akademisi, Kelompok Program Kampung Iklim (Proklim), dan Swasta.
Pun begitu, lanjut Novia, Rakernis PPI Regional Kalimantan ini merupakan rangkaian rapat kerja keempat yang sebelumnya telah dilaksanakan di regional Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku & Papua.
“Kolaborasi dan sinergi ini dibutuhkan guna merespon perubahan iklim serta mendukung tercapainya pengurangan emisi gas rumah kaca dan ketahanan iklim di Indonesia. Kegiatan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 bahwa pemerintah daerah berperan dalam pencapaian target Nationally Determined Contributions (NDC) melalui penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.” terang Novia.
Novia meneruskan, target Nationally Determined Contributions (NDC) mencakup banyak sektor di Kementerian/lembaga dan lintas Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagai bagian dari pemerintahan yang terletak dekat dengan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Pemerintah Daerah sangat berperan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan iklim.
"Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam upaya pencapaian target NDC melalui penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan menyusun rencana aksi, melaksanakan aksi di daerah serta melakukan pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dari pengurangan emisi Gas Rumah Kaca," ujarnya.
"Adanya Rapat Kerja Teknis juga digunakan sebagai wadah untuk sharing pembelajaran update kemajuan pencapaian pelaksanaan aksi mitigasi dan perubahan iklim," tambah Novia.
Dalam Rakernis PPI Nasional yang lalu, kata dia, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mendorong Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk menjawab tantangan Pemerintah Daerah tentang kecilnya dana lingkungan yang dialokasikan di dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD).
"Rangkaian kegiatan Rakernis pada sesi Focus Group Discussion perwakilan dari masing-masing provinsi juga mendiskusikan tantangan dan merumuskan opsi solusi yang diharapkan menjadi acuan bersama dalam merancang rencana tindak lanjut pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di daerah," tandasnya.
Di tempat yang sama, Wagub Kaltim, Hadi Mulyadi berpesan kepada KLHK agar turut bersinergi bersama Kementerian Pariwisata serta Kementerian Pendidikan. Sehingga diharapkannya pula, seluruh pengajar mempunyai komitmen serupa yang dapat memberikan bimbingan dan edukasi kepada pendidikan TK hingga ke perguruan tinggi dalam memelihara lingkungan.
Kendati demikian, Bupati dan Wali Kota akan diarahkan guna memotir seluruh masyarakatnya, untuk wajib memelihara tanaman di rumah masing-masing.
"Supaya niat ini harus masif. Dan Kaltim khususnya Negara Indonesia menjadi paru-paru dunia. Jadi bukan hanya slogan tapi harus menjadi bagian dari gaya hidup yang dicintai," tegasnya.
Untuk diketahui, pada rangkaian Rakernis ini KLHK menyediakan coaching clinic sebagai wadah untuk berkonsultasi mengenai Sistem Registri Nasional (SRN), Program Kampung Iklim (Proklim), SIGN SMART, Nilai Ekonomi Karbon dan Result Based Payment (RBP) secara paralel. Di sela-sela kegiatan juga diadakan kegiatan pameran terkait aksi-aksi iklim yang dilakukan oleh Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Kalimantan, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan, UPT Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem dan Sekolah Adiwiyata.
Kegiatan ditutup dengan kunjungan lapangan untuk melihat konsep pembangunan Forest City di IKN Nusantara, pengelolaan Ekowisata Bamboe Wanadesa Kelurahan Karang Joang, dan pengolahan kompos dan co-firing di TPA Manggar. Keseluruhan konsep di tempat-tempat field trip tersebut merefleksikan bagaimana aksi iklim dilakukan melalui keselerasan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. (lex)
.jpg)
