Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Ambisi memperkuat sektor transportasi di Kota Balikpapan harus tertahan sementara. Kebijakan efisiensi anggaran memaksa sejumlah proyek strategis ditunda, memicu kekhawatiran DPRD terhadap dampaknya, terutama pada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Situasi ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Balikpapan dan Dinas Perhubungan (Dishub), Senin (20/4/2026). Sejumlah program yang semula dirancang berjalan pada periode 2025–2026 kini bergeser ke 2027.
Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan, Ari Sanda, mengungkapkan bahwa ada beberapa proyek kunci yang terdampak, di antaranya pembangunan depo kontainer di Kariangau senilai sekitar Rp190 miliar, pembangunan terminal di Kampung Baru, revitalisasi terminal tipe C di Balikpapan Permai, serta penguatan operasional Balikpapan City Trans (BCT).
“Padahal ini program strategis yang punya potensi besar untuk mendongkrak PAD. Tapi karena efisiensi anggaran, pelaksanaannya harus ditunda,” ujarnya usai memimpin jalannya RDP.
Menurut Ari Sanda, penundaan ini bukan sekadar persoalan waktu, melainkan juga berpengaruh pada upaya penataan transportasi kota yang kian mendesak. Salah satunya terkait keberadaan kendaraan angkutan berat yang selama ini dinilai masih belum tertata.
Pembangunan depo di kawasan Kariangau, khususnya Kilometer 13, diproyeksikan menjadi solusi dengan menyediakan area parkir inap dan pusat bongkar muat terpusat.
“Kalau depo ini terealisasi, kendaraan besar tidak lagi parkir sembarangan. Kota jadi lebih tertib, dan ada tambahan pemasukan daerah,” jelasnya.
Sementara itu, proyek terminal di Kampung Baru diarahkan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mengakses transportasi, termasuk fasilitas penyeberangan dan integrasi layanan.
Meski sejumlah proyek tertunda, DPRD memastikan program yang sudah berjalan pada 2026 tetap dilanjutkan. Namun, mereka berharap kondisi fiskal ke depan lebih stabil agar agenda strategis tersebut tidak kembali terganggu. “Kami optimistis 2027 bisa jadi momentum realisasi, asalkan kebijakan efisiensi tidak kembali menghambat,” kata politisi PPP ini.
Dari sisi eksekutif, Sekretaris Dinas Perhubungan Balikpapan, Sayektiningsih, menegaskan bahwa penundaan bukan berarti pembatalan. Menurutnya, seluruh proyek prioritas tetap berada dalam rencana jangka menengah dan siap dijalankan ketika anggaran memungkinkan.
“Perencanaannya sudah ada, tinggal menunggu kesiapan anggaran. Ini tetap menjadi prioritas kami,” ungkapnya.
Untuk sementara, Dishub memfokuskan anggaran pada penyelesaian program yang telah berjalan sejak 2025, serta pemeliharaan infrastruktur seperti penerangan jalan umum, pemasangan kaca cembung, dan rubber speed bump di beberapa titik. (lex)
.jpg)
.jpg)
