KaltimKita.com, SANGATTA – Di tengah kondisi pemangkasan anggaran anggota DPRD Kutim tahun anggaran 2021 sebesar 50 persen, dikarenakan kondisi penanganan pandemi coronavirus disease atau covid-19 sehingga masing-masing dewan hanya dibekali dana aspirasi sebesar Rp 1, 5 miliar saja, maka menurut anggota DPRD Fraksi Berkarya Masdari Kidang terbilang berat dalam memperjuangkan beragam usulan aspirasi.
Tak jarang pula Kidang harus mengakali dengan talangan kocek pribadinya dalam-dalam yang belum tentu dapat terganti untuk diklaim. “Namun semua itu saya tulus dan ikhlaskan terlebih saya bagian putra daerah asli kelahiran desa Tepian Langsat jadi sangat perlu memperjuangkan dan bekerja dengan hati sebagai bentuk perhatian demi kemajuan kabupaten ini dan segenap masyarakatnya,” ungkap Kidang di sela-sela memimpin masa reses sidang ke-2 nya tahun anggaran 2022.
Anggota DPRD Kutim Kidang memohon maaf apabila tahun anggaran 2021 ada aspirasi yang belum terealisasi terdampak pada pemotongan dana aspirasi dewan sebesar 50 persen dari pusat untuk penanganan covid-19
“Perlu diketahui pemangkasan ini bukan kemauan pemerintahan kabupaten Kutim, DPRD Kutim tapi ini murni kebijakan pusat mengatasi permasalahan pandemi covid-19,” ulas anggota DPRD Kutim fraksi Berkarya ini.
Sebelum lanjut lebih jauh anggota DPRD Berkarya ini mengutarakan terkhusus reses anggarannya di 2022 ini, mengacu pada sistem layanan satu pintu SPID secara online yang terkoneksi ke pusat. “Yang mana dalam aturan tersebut bagi usulan aspirasi masyarakat diharapkan dapat cepat mengumpulkan proposal dalam pengajuannya selambat-lambat diterima pada 7 Maret 2021 lepas dari masa itu maka langsung terkunci dari sentralnya tidak bisa mengajukan lagi. Terpaksa harus menunggu masa reses tahun anggaran 2023,”beber Kidang.
Adapun usulan-usulan pada reses ke-2 Kidang, banyak pemuka lintas agama baik muslim dan nasrani usulkan pembangunan tempat ibadah seperti gereja hingga bangunan pendidikan Islam sejak dini seperti TK/TPA, di luar itu akses jalan penguhubung antar desa hingga jalan tembusan ke Rantau Pulung termasuk skala prioritas, pagar pemakaman umat Nasrani, pemekaran wilayah di Bengalon untuk dapat di bantu pembebasan lahannya.
Warga apresiasi kepedulian Kidang dalam memajukan segenap desa yang ada di Bengalon melalui sharing aspirasi resesnya
“Apa – apa yang disampaikan dalam reses tersebut, “Insya Allah” akan saya perjuangkan dan nanti coba saya kakulasi apakah mencukupi pada anggaran 2022 ini bersama staf ahli saya,” beber Kidang.
Kidang menambahkan masih di masa covid-19 dengan minimnya anggaran di tahun 2021, tak lantas Kidang menghindari masyarakat dengan tidak melaksanakan jadwal resesnya. “Jujur saja sebenarnya keterbatasan dana aspirasi di 2021 tentunya sebagai manusia saya pribadi saja sedikit tidak enak (malu) apabila didapati aspirasi saya 2021 tidak terealisasi akibat dampak pemotongan tadi 50 persen karena penanganan covid dan kebijakan pusat. Walau demikian saya harus meluruskan image-image yang kurang sedap berkembang di luaran sana agar anggota dewan nantinya tidak disalahkan lebih baik apa pun kondisinya mau baik kah itu mau tidak baik kah itu terkait pendanaan aspirasi dewan wajib saya sampaikan tanpa harus ditutupi,” ucapnya.
Realita yang terjadi tak lantas menghalangi langkah seorang dewan Kidang untuk terus menemui masyarakat melalui resesnya, karena ia menyadari dipilih dari masyarakat dan pantang baginya membuat masyarakat terluka (kecewa). “Alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang jadi masa reses ke – 2 ini membahas usulan aspirasi anggaran 2022 tetap saya gelar. Saya akan mencoba berbagi dana aspirasi saya di dewan ini secara maksimal. Doakan saja dapat terealisasi semuanya. Paling tidak adalah tindakan saya mulai dari menyerap aspirasi, penganggarannya hingga eksen melalui bukti nyata dalam mewujudkannya,” tutup Kidang. (adv/iya/bie)
.jpg)
