KaltimKita.com, TELUK BAYUR – Anggota DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, menggelar reses Masa Sidang I Tahun 2026 di Jalan M. Iswahyudi, Gang Angsa RT 03, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur beberapa waktu lalu. Salah satu yang disampaikan warga adalah buruknya kondisi infrastruktur di kawasan yang tergolong wilayah perkotaan Kabupaten Berau.
Dalam dialog bersama warga, akses jalan lingkungan dan sistem drainase menjadi keluhan utama. Warga menyebut kondisi jalan di Gang Angsa belum memadai dan kerap tergenang saat hujan karena saluran air tidak berfungsi optimal.
Rudi yang juga menjabat Ketua Komisi II DPRD Berau menyoroti fakta bahwa Gang Angsa berada di kawasan perkotaan. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian serius organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, bukan hanya mengandalkan pokok-pokok pikiran atau aspirasi dewan.
“Ternyata Gang Angsa ini masuk wilayah kota. Artinya, sudah seharusnya infrastruktur di permukiman ini mendapat perhatian dari OPD terkait,” ujarnya.
Ia mengakui, selama ini penanganan jalan di gang tersebut lebih banyak melalui jalur aspirasi DPRD. Meski hal itu sah sebagai bagian dari tugas wakil rakyat, kondisi tersebut menunjukkan belum maksimalnya intervensi langsung dari instansi teknis.
“Selama ini gang hanya tersentuh melalui aspirasi kami. Dalam beberapa kali reses, keluhan yang sama terus muncul. Ini artinya perlu penanganan yang lebih menyeluruh,” jelasnya.
Selain akses jalan yang rusak dan berlubang, persoalan drainase menjadi faktor yang memperparah situasi. Saat hujan turun, air kerap meluap ke badan jalan dan halaman rumah warga.
Menindaklanjuti hal tersebut, Rudi menyatakan akan berkoordinasi dengan ketua RT setempat untuk merumuskan usulan perbaikan yang lebih komprehensif, mencakup peningkatan jalan sekaligus pembenahan drainase.
“Kami akan duduk bersama RT agar akses jalan dan drainase ini bisa diperjuangkan bersama dan tidak parsial,” tegasnya.
Meski mengakui kondisi anggaran daerah tahun ini cukup terbatas, ia memastikan masih ada ruang untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
“Anggaran memang tidak terlalu leluasa, tapi tetap ada. Tidak menutup kemungkinan persoalan ini bisa direalisasikan,” pungkasnya.(adv)
.jpg)
.jpg)
