Tulis & Tekan Enter
images

Pjs Wali Kota Balikpapan, Ahmad Muzakkir (alex/kaltimkita.com)

Sanksi Menanti kepada ASN yang Memanfaatkan Momen Pilkada

Kaltimkita.com, BALIKPAPAN- Aparatur Sipil Negara (ASN) tentunya mesti menjaga komitmen netralitas dalam momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 ini.

Ya, aturan tersebut sudah menjadi kewajiban bagi seluruh ASN baik di Pusat, Daerah hingga ke Desa-desa. Di mana para pegawai Pemerintah tersebut tidak boleh memihak atau mengampanyekan Pilkada maupun Pemilu.

Pjs Wali Kota Balikpapan, Ahmad Muzakkir angkat bicara terkait hal tersebut. Dikatakannya, bahwa berbicara tentang pelanggaran netralitas dari ASN, tentu ada sanksi yang diberikan. Mulai dari sanksi ringan hingga yang berat. 

ASN adalah pelayan publik wajib memprioritaskan profesionalisme dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis. 

"Karena itu semua sudah diatur dalam ketentuan melalui undang-undang Pemilu," kata Ahmad Muzakkir saat ditemui wartawan," Rabu (23/10/2024).

Ahmad menegaskan bahwa ia mengimbau dan sudah mengeluarkan surat edaran sejak beberapa hari yang lalu terkait hal tersebut. Agar seluruh ASN bahkan ke seluruh perangkat RT, supaya dapat menjaga netralitas selama tahapan Pilkada 2024 yang berlangsung di kota Balikpapan.

"Netralitas adalah prinsip utama, ASN harus menghindari pemicu konflik kepentingan, agar mampu melayani masyarakat dan menjaga stabilitas," tegasnya.

"Saya sudah membuat surat edaran untuk netralitas ASN. Kemudian hal-hal yang terkait dengan pelanggaran, kami berharap semua dari tim kampanye atau siapun nanti yang melaporkan ke bawaslu. Biar tahapan dari bawaslu nanti yang menganinya nanti seperti apa," sambungnya.

Pun demikian, Ahmad Muzzakir juga menekankan kepada para RT yang memiliki peran sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Sehingga harus turut serta menjaga keamanan serta ketertiban agar pelaksanaan pilkada berjalan kondusif.

Karenanya, dia mengingatkan apabila ada RT yang terlibat dalam politik praktis dan mengganggu tugas serta fungsi RT tersebut, akan diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

"Saya berharap para ketua RT dapat turut serta berperan aktif dalam menjaga kondusivitas lingkungan selama proses Pilkada. Jadi kami meminta agar semua ketua RT dan pengurusnya harus mampu menciptakan lingkungan yang aman serta turut menjaga pelaksanaan Pilkada agar berjalan lancar dan sukses," tutupnya. (lex)


TAG

Tinggalkan Komentar