Kaltimkita.com, SAMARINDA - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menegaskan pemerintah provinsi menetapkan empat prioritas utama pembangunan daerah yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahun 2026.
Keempat prioritas tersebut meliputi peningkatan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) khususnya di bidang perlindungan sosial.
“Empat prioritas pembangunan itu sudah kita tetapkan, yaitu peningkatan SDM, infrastruktur, layanan kesehatan, dan SPM khususnya perlindungan sosial. Ini yang kemudian diterjemahkan ke dalam 21 program prioritas,” ujar Sri Wahyuni saat ditemui di Odah Etam Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (30/4/2026).
Sri menjelaskan, berbagai usulan yang masuk dari kabupaten/kota melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) akan menjadi bahan pengayaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Musrenbang ini mekanisme untuk penajaman program. Jadi usulan-usulan dari daerah itu akan memperkaya RKPD kita, sepanjang itu menjadi kewenangan provinsi dan sejalan dengan prioritas pembangunan,” katanya.
Ia mengakui jumlah usulan dari daerah cukup banyak. Namun, tidak semuanya bisa diakomodasi karena harus disesuaikan dengan kewenangan dan fokus program pemerintah provinsi.
“Kabupaten/kota memang banyak mengusulkan, tapi kita harus lihat mana yang menjadi kewenangan provinsi dan mana yang prioritas,” jelasnya.
Terkait bantuan keuangan (bankeu) kepada kabupaten/kota, Sri menegaskan hingga kini belum ada keputusan final. Pemerintah masih membuka ruang untuk pembahasan lebih lanjut, terutama terkait mekanisme dan kemampuan keuangan daerah.
“Untuk bantuan keuangan, saat ini belum dibuka. Mekanismenya nanti akan disampaikan lebih lanjut. Yang jelas harus selaras dengan prioritas pembangunan dan kapasitas keuangan daerah,” ujarnya.
Ia juga menanggapi isu penghapusan bantuan keuangan yang sempat mencuat. Menurutnya, hal tersebut masih dalam tahap pertimbangan.
“Belum final. Kita lihat nanti, yang penting acuannya tetap prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
Sri turut menyinggung proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.
Menurutnya, Silpa tetap diperlukan sebagai cadangan untuk mendukung operasional layanan publik, terutama rumah sakit.
“Setiap tahun kita memang harus mencadangkan Silpa. Ini penting, misalnya untuk operasional rumah sakit di awal tahun anggaran sebelum dana berjalan penuh,” jelasnya.
Ia memastikan alokasi Silpa akan difokuskan pada kebutuhan yang bersifat mendesak dan strategis, sementara belanja lain diupayakan tetap efisien.
Lebih lanjut, Sri menjelaskan bahwa usulan bantuan keuangan dari kepala daerah akan melalui proses seleksi ketat. Hal ini mengingat banyaknya permintaan yang masuk, sementara tidak semua menjadi kewenangan provinsi.
“Bantuan keuangan itu kan usulan dari bupati atau wali kota ke gubernur. Tapi tidak semua bisa diakomodasi karena ada yang bukan kewenangan provinsi,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh usulan akan dipertimbangkan berdasarkan kesesuaian dengan prioritas pembangunan dan kondisi fiskal daerah.
“Prinsipnya tetap sama, harus inline dengan prioritas pembangunan dan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” pungkas Sri. (hyi)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
