Balikpapan - Progres pengerjaan proyek pengendali banjir DAS Ampal yang sudah dikerjakan sejak September 2022 lalu terus menjadi sorotan.
Pasalnya proyek yang dikerjakan secara multiyears dengan nilai mencapai Rp 136 miliar masih minim progres.
Untuk itu, diperlukan ketegasan dari Pemerintah Kota Balikpapan untuk menyikapinya persoalan ini.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan Denni Mappa menyampaikan bahwa dirinya yakin dan percaya tujuan dari proyek DAS Ampal ini seharusnya sangat baik terhadap perkembangan kota Balikpapan. Namun tata kelola, deal-dealan, dan kepentingan segelintir kelompok tertentu membuat proyek ini menjadi banyak merugikan masyarakat Balikpapan. Terutama masyarakat sekitar, usaha-usaha sekitar, dan pengguna Jalan yang sangat terdampak.
"Saya pikir pemerintah Kota diisi oleh orang - orang pintar dan kompeten. Walikota dipilih oleh rakyat dan para ASN dibayar oleh rakyat untuk memikirkan solusi terhadap hal- hal seperti ini. Ketika terjadi keterlambatan dan progress pekerjaan yang tidak sesuai dari yang seharusnya maka ada tindakan - tindakan yang segera bisa diambil oleh pemerintah kota agar dampak negatif tidak terus-terusan terjadi dan makin parah," kata Denni Mappa kepada wartawan, Jumat (10/3/2023)
Begitupun para wakil rakyat atau legislatif, lanjut Denni, seharusnya bisa mendesak pemerintah kota untuk segera mengambil langkah-langkah konkret demi terciptanya Keamanan, kenyamanan, dan ketertiban.
"Perlu diingat, Balikpapan adalah pintu gerbang dari IKN. Namun melihat kualitas tata kelola pemerintah kota sekarang sepertinya menunjukkan bahwa Balikpapan belum siap menjadi Pintu gerbang atau penyangga IKN," ujarnya.
Ia menerangkan bahwa banyak hal yang harus disiapkan dan dilakukan oleh pemerintah Kota agar masyarakat Kota Balikpapan tidak tertinggal.
"Pemerintah kota harus sadar dan melakukan evaluasi terhadap kinerjanya. Atau jika memang sudah tidak sanggup, silahkan kibarkan bendera putih," ungkapnya. (*)
.jpg)
