Kaltimkita.com#SaveOurSoccer - Di tengah mewahnya Kongres Biasa PSSI 2022 di Trans Luxury Hotel, Bandung, dengan biaya besar dan juga sibuknya PT Liga Indonesia Baru (LIB) menggelar proyek turnamen Pra Musim, berita sedih datang dari korps baju hitam alias wasit.
#SaveOurSoccer menerima sejumlah laporan dari para wasit yang minta namanya dirahasiakan bahwa honor mereka saat memimpin Piala Soeratin dan Liga 3 Nasional belum dibayarkan.
"Terima kasih telah mewadahi aspirasi kami. Benar mayoritas wasit Piala Soeratin sampai hari ini belum menerima semua haknya. Tolong kasihani kami. Sejak bulan Maret 2022 belum cair. Bahkan, kami keluar uang tiket dari kota asal ke venue belum diganti," pesan seorang wasit. "Saya tugas sebagai wasit Piala Soeratin di Malang. Sampai sekarang belum ada kejelasan honor. Beli tiket ke Malang pakai uang pribadi. Sudah hubungi Sekjen PSSI tidak ada respon," wasit lainnya curhat ke SOS.
Wasit Piala Soeratin dan Liga 3 Nasional Babak 64 Besar dan 32 Besar sistemnya paket. Tiap pertandingan totalnya Rp 4,5 juta sampai Rp 5,5 juta untuk wasit tengah, 2 hakim garis dan cadangan. Ada yang memimpin hanya 1 laga, 2 laga, paling banyak 5 laga.
Akmal Marhali
Miris, di tengah PSSI buang banyak uang untuk Kongres di Bandung dan sibuk menyiapkan proyek pramusim, honor wasit belum dibayarkan. "Inilah salah satu pemicu terjadinya match fixing dan match setting di sepakbola nasional. Akibatnya, banyak wasit yang akhirnya dikeroyok dan digebukin sampai babak belur," kata Koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali.
"Sungguh dzalim menunda membayar honor pekerja padahal keringatnya sudah kering. Jangan dulu bicara profesionalitas, kualitas, dan timnas yang hebat, bila membayar honor wasitnya saja masih menunggak," terang Akmal.
Inilah wajah buruk sepakbola nasional. Sungguh memprihatinkan. Karena itu SOS mendesak dalam hal ini Kemenpora dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kepanjangan tangan Presiden Joko Widodo untuk tidak memberikan izin menggelar pramusim bahkan kompetisi bila honor wasit belum dibayarkan! "Menpora dan Kapolri harus tegas tidak mengeluarkan izin bila kasus ini tidak diselesaikan segera. Jangan sampai sepakbola nasional menerapkan sistem kerja rodi layaknya romusha di zaman Belanda," Akmal menegaskan. (*/bie)
.jpg)
