Oleh :Dr.Isradi Zainal
Rektor Uniba, Ketua PII Kaltim, Sekjen Forum Rektor PII
UU IKN Nusantara sudah disahkan DPR RI tanggal 18 Januari 2022, sebulan kemudian tepatnya tanggal 18 Pebruari 2022 UU tersebut ditanda tangani Presiden Jokowi dan diberi nomor menjadi UU no. 3 tahun 2022. Penanda tanganan UU ini menjadi pertanda diawalinya tahapan pembangunan IKN Nusantara di Panajam Paser utara dan Kutai kertanegara (Pakunegara) Kalimantan timur. Menurut Bisnis Indonesia (2022), tahapan pembangunan IKN Nusantara dibagi menjadi tahapan awal 2022-2024 , tahap II 2025-2035, tahap III 2035-2045, tahap IV 2045-selanjutnya.
Ditahap awal akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur seperti Istana kepresidenan, gedung DPR MPR RI, perumahan, pembangunan infrastruktur dasar untuk 500.000 penduduk, dan pemindahan ASN tahap awal. Ditahap II, akan dibangun pusat inovasi dan ekonomi, pengembangan sektor ekonomi prioritas dan penyelesaian pemindahan pusat pemerintahan. Ditahap III, akam dibangun infrastruktur dan ekosistem tiga kota, menjadi destinasi FDI pertama untuk sektor prioritas, menjadi 5 besar destinasi utama di Asia Tenggara dan mendorong jaringan utilitas.Ditahap IV akan diupayakan masuk kedalam 10 kota layak huni terbaik, mencapai net zero carbon emission dan 100% energi terbarukan pada kapasitas terpasang.
Untuk skema pembiayaan pembangunan IKN Nusantara ditahap awal (2022-2024) diperkirakan dana yang akan digunakan mencapai 50 triliun rupiah. Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI Selasa (25/1/2022), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan dana pembangunan kawasan inti pemerintah pusat di IKN Nusantara sebesar 46 triliun rupiah yang akan digunakan untuk pembangunan kantor Presiden, wakil presiden, gefung DPR MPR RI, pembangunan jalan hingga infrastruktur kelistrikan (detik finance, 25/1/2022). Anggaran untuk pembangunan Istana negara hingga gedung DPR/MPR RI direncanakan berasal dari APBN dan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Tapi khusus untuk Istana negara dipastikan dari APBN.
Meskipun usulan dari Menteri PUPR untuk dana pembangunan di kawasan inti IKN belum terealisasi, namun menurut Direktur Jenderal Anggaran kementerian keuangan Isa Rachmatarwata menginfokan bahwa sejumlah kementerian dan lembaga sudah melakukan kegiatan di Kalimantan timur, lokasi IKN Nusantara. Salah satunya adalah aktivitas kementerian PUPR yang menjalankan sejumlah proyek penanganan sungai, penyediaan sumber air bersih, dan pembangunan waduk, termasuk pembukaan jalur transportasi dari Balikpapan ke wilayah IKN baru.
Jika ditelusuri lebih dalam jumlah dana sebesar 46 Triliun rupiah yang diusulkan menteri PUPR di tahap awal (2022-2024) untuk membangun di kawasan inti pusat pemerintahan, maka sebenarnya untuk konteks besaran dana tidak seberapa dibandingkan kontribusi kaltim sebesar ratusan triliun pertahun sejak Indonesia merdeka, dan jika menjadikan pembangunan jalan tol sebagai pembanding, maka nilai itu hanya sebanding dengan tiga jalan tol Balikpapan Samarinda seperti yang ada sekarang.
Sebagai informasi biaya pembangunan jalan tol dari Balikpapan Samarinda menurut sumber yang dapat dipercaya lebih dari 16 triliun rupiah. Kaltim ini sejak Indonesia merdeka baru punya satu jalan tol. Bandingkan dengan kota besar dan daerah lain di Jawa. Belum lagi jalan tol yang dibangun ratusan hingga ribuan kilometer. Biaya pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan tentunya tidak ada apa apanya.
Dari sejumlah pemberitaan di media terlihat ada sejumlah pengamat yang menganggap pembangunan di IKN Nusantara yang ada di Kaltim ini seakan akan menguras dana negara yang besar dan menurut mereka tidak terlalu urgen. Padahal kalau bicara dana, suplai dana Kalimantan timur adalah satu yang terbesar. Seandainya dana bagi hasil Kaltim dan pemerintah pusat sama dengan Aceh dan Papua, maka skema pembangunan IKN itu bisa selesai dengan dana Kaltim sendiri.
Sebenarnya ada salah satu cara yang bisa dilakukan agar tidak terkesan biaya pembangunan IKN Nusantara itu tinggi, yakni dengan menganggap pembangunan sejumlah infrastruktur dasar menjadi bagian dari pembangunan Kaltim yang selama ini agak terabaikan. Perlu diketahui pembangunan di IKN ini akan menjadi trigger pembangunan Kalimantan, Indonesia timur bahkan Indonesia dan Asia Tenggara. Bukankah selama ini bahan bangunan, material dan bahan makanan pokok, sayuran, dll di suplai dari Indonesia timit dan Jawa timur? Jadi jika dilihat dari pembanguna dan pembiayaan IKN Nusantara ini sangat visible.
Tahap awal pembangunan IKN Nusantara untuk periode 2022-2024 akan menjadi kunci sukses tahapan pembangunan selanjutnya. Presiden dan semua pihak harus saling bahu membahu, bersinergy dan bergotong royong membangun IKN. Di tahap awal ini jangan lupakan potensi SDA dan SDM IKN Nusantara dan daerah penyangga sekitarnya. Jangan pernah berfikir bahwa pembangunan IKN Nusantara ini bakal sukses tanpa pembangunan SDM, baik SDM yang ada di IKN Nusantara maupun di daerah penyangga.
Optimalkam SDA dan potensi yang ada di IKN. Jadikan IKN Nusantara kebanggaan dunia. Beri contoh bahwa IKN adalah akan jadi salah satu bukti 'bangun jiwanya bangun badannya'. Mari jadi IKN Nusantara menjadi Kota dunia yang Smart, Green, Forest, Blue dan sustainable city. (*)
.jpg)
