Catatan Rizal Effendi
SAYA kecewa berat. Niat mau salat Idulfitri di Masjid Ibu Kota Nusantara (IKN) 1446 Hijriyah ini batal. Padahal momen itu bakal menjadi peristiwa bersejarah. Saya sudah siap-siap baju koko baru. Pesan di Shopee. Ini gara-gara bangunan masjidnya belum selesai. Jadi belum bisa sama sekali difungsikan.
Awalnya informasi masjid IKN bisa dipakai salat Id datang dari Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti ketika meninjau proyek tersebut awal Desember 2024. “Tolong perhatikan progress-nya, lebih dipercepat lagi. Saya minta Maret memasuki Ramadan sudah selesai dan bisa digunakan salat Idulfitri di sini,” katanya kepada pelaksana proyek.
Kantor baru Otorita IKN yang unik dan menarik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.(Ist)
Belakangan muncul lagi informasi baru dari Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. “Ya, masjid IKN bisa digunakan untuk salat tarawih pada Ramadan tahun 2025 ini,” katanya meyakinkan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1).
Itu diperkuat lagi dengan keterangan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Wibawa. “Betul, Masjid Negara IKN dapat digunakan pada salat Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriyah,” katanya.
Menurut Hariqo, dengan rampungnya masjid IKN maka status masjid negara tidak lagi melekat pada Masjid Istiqlal Jakarta. “Masjid negara akan berpindah ke IKN,” katanya.
Melangkah menuju kantor baru Otorita IKN dekat dengan lokasi Titik Nol Nusantara.(Ist)
Beberapa waktu kemudian saya sempat bertemu dengan staf PT Adi Karya Tbk, kontraktor BUMN yang mengerjakan proyek tersebut di Balikpapan. “Nggak mungkin bisa difungsikan, Pak, jalan ke sananya saja belum beres, sulit itu,” katanya kepada saya dengan mimik serius.
Ternyata informasi itu benar adanya. Kepastian batalnya masjid IKN untuk salat Id disampaikan Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat, Jumat (7/3) lalu, pas Balikpapan lagi dilanda musibah banjir.
Danis mengakui masjid IKN belum bisa difungsikan. “Saat ini sedang dalam tahap pekerjaan struktur atap dan minaret, rata-rata progres mencapai 53,1 persen, sehingga saat ini belum bisa digunakan untuk salat tarawih dan salat Id,” katanya seperti diberitakan Kompas.com.
Ketika Wamen Diana meninjau, progres masjid IKN dilaporkan telah mencapai 45 persen sejak dilaksanakan ground breaking oleh Presiden Joko Widodo, 18 Januari 2024.
Masjid IKN dibangun di atas lahan 32.125 meter. Diproyeksi memiliki luas bangunan masjid dan plaza 60.173 meter persegi serta minaret seluas 427 meter.
Tadinya masjid dibangun dengan kapasitas 29 ribu jamaah. Tapi kurator IKN Ridwan Kamil, mantan gubernur Jabar minta diperbesar lagi. Usul itu dipenuhi, sehingga diperluas dengan daya tampung 60 ribu jamaah.
Para staf Kedeputian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN yang dipimpin Dr Myrna Asnawati Safitri (Ist).
Masjid IKN sangat menarik dan unik. Kubahnya mengambil konsep simbol sorban dan bentukan galaksi andromeda sebagai ketakterhinggaan semesta alam raya. Bentuk minaretnya atau menara masjid menghadirkan putaran semesta meliuk ke atas menyimbolkan keilahian. Tingginya 99 meter melambangkan asmaul husna.
Semua ini dibangun dengan dana APBN sebesar Rp940 miliar. Hampir mencapai 1 triliun. Mulai dikerjakan PT Adhi Kary dan PT Hutama Karya KSO sejak November 2023 dengan masa waktu pelaksanaan 400 hari kerja. Sepertinya tahap penyelesaian agak meleset dari jadwal.
BASUKI TERKESAN SENDIRIAN
Sementara itu perkembangan pembangunan IKN makin ramai dicermati. Sejak dilantik 20 Oktober sampai sekarang Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka belum pernah berkunjung ke IKN.
Para menteri juga belum ada yang datang. Cuma Wamen PU yang pernah meninjau. Di zaman Jokowi, ada beberapa menteri yang rutin ke IKN. Di antaranya Menteri PU, Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) serta Menteri Pertanahan/Kepala BPN dan kurator IKN.
Sekarang ini terkesan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bekerja sendirian di IKN. Mantan menteri PUPR ini memang dipercaya Jokowi membangun IKN sejak awal. Jadi sudah menyatu dan sebagian kariernya dijalani di IKN meski tak lagi sebagai anggota kabinet.
Syukurlah kantor Otorita yang dibangun di jantung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dekat dengan Titik Nol sudah rampung. Sejak Senin (3/3) lalu ada 500 staf pegawai Otorita IKN dari Jakarta dan Balikpapan resmi pindah ke kantor baru di IKN.
Kantor baru Otorita IKN dirancang 5 lantai dengan dilengkapi fasilitas teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) yang canggih. Di situ dibangun Integrated Command and Control Center (ICCC) atau Pusat Komando Terpadu IKN.
Meski sudah berkantor di IKN, Kantor Perwakilan Otorita IKN di Jakarta tetap dipertahankan. Tugasnya mengakomodasi kepentingan yang terkait dengan kebijakan strategis yang mendukung pembangunan IKN. “Jadi ya tetap beroperasi,” kata Danis.
Seakan sendirian, Basuki Hadimuljono memandangi kawasan IKN yang tengah dibangunnya.(Ist)
Saya dengar sebagian besar staf Otorita yang pindah itu adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Sedang CPNS 2024 yang diterima untuk Otorita IKN sepertinya termasuk terkena kebijakan Menteri PANRB yang ditunda pengangkatannya.
Pemerintah memang menunda pengangkatan CPNS dan PPPK hasil seleksi tahun 2024. CPNS baru diangkat pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK dijadwalkan pada 1 Maret 2026.
Menurut Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja, alasan penundaan itu karena pemerintah ingin pengangkatannya serentak antara ASN, non-ASN dan PPPK. Jadi tidak ada perbedaan antara satu ASN dan ASN lainnya karena mereka dilantik di waktu yang sama.
Dengan dibukanya kantor Otorita IKN, kata juru bicara IKN, Troy Pantouw, maka seluruh proses bisnis Otorita IKN kini dilaksanakan sepenuhnya di Nusantara.
Di tengah galaunya kelangsungan pembangunan IKN, ada usul baru dari anggota DPR RI Bambang Haryo. Menurutnya, IKN cocok dijadikan “ibu kota kedua” setelah Jakarta. Jadi tidak ada yang dikorbankan dan bisa berjalan bersama.
“Menurut saya, sebaiknya wilayah IKN ini bukan sebagai pusat pemerintahan, tetapi masih bisa menjadi Ibu Kota Negara yang kedua, yang dilengkapi dengan pusat industri berskala besar. Karena wilayah IKN ini dilewati oleh jalur internasional ALKI 2, sehingga hasil industri bisa dengan mudah diangkut oleh transportasi laut internasional,” ujar Bambang seperti dirilis detikFinance.
Ada usul nyeleneh dari warga Kaltim. Jika memang ibu kota negara tetap di Jakarta, tak salah kalau kawasan IKN dijadikan Ibu Kota Kaltim yang baru. Biar gubernur berkantor di sana. Menarik juga provinsi yang banyak hutannya ini berkantor di tengah hutan. Tentulah penghuni hutan tak ada yang keberatan.(*)
.jpg)
