.jpg)
Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman sangat menyayangkan sikap Pemerintah Kota Balikpapan yang sampai saat ini belum juga mengambil kebijakan, dalam mendefinitifkan Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB).
Menurutnya, persoalan air yang terus-terusan dikeluhkan oleh masyarakat, salah satunya dikarenakan tidak ada keputusan dari pimpinan tertinggi yakni Dirut PTMB atau dulu dikenal PDAM.
"Saat ini kebijakan tidak bisa di ambil oleh pimpinan PTMB. Karena posisinya hanya Pelaksanaan Tugas (PLT)," kata Taufik baru-baru ini.
Maka, kata dia, belum adanya posisi definitif tersebut, membuat setiap kebijakan tentu masih tergantung pimpinan tertinggi dalam hal ini Wali Kota Balikpapan.
"Bagaimana mau melakukan inovasi, inisiasi ataupun kompensasi ke pelanggan, kalau kebijakan itu masih ditangani kepala daerah," ujarnya kecewa.
"Kasian masyarakat yang membutuhkan air sebagai bagian dari kehidupan. Jadinya warga harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli air bersih," sambung Fraksi PKB itu.
Seharusnya kata Taufiq Putra Kilat sapaan karibnya, posisi strategis apalagi yang bersifat pelayanan publik harus sesegera mungkin di definitifkan. Sehingga ada kefokusan penanganan dari Dirut PTMB sendiri.
"Jadi hal ini malah menimbulkan pertanyaan, apakah ini milik pribadi atau punya masyarakat?. Kan ini aneh. Masyarakat butuh sudah terlalu lama menunggu persoalan air ini bisa tuntas,"tutupnya. (lex)
.jpg)
.jpg)
