Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat hingga mencapai 70 persen membuat banyak daerah harus menata ulang prioritas pembangunan. Sejumlah kota dan kabupaten mulai memangkas program, menyederhanakan rencana, dan merelakan penundaan sejumlah agenda yang dianggap belum mendesak. Namun Balikpapan memilih langkah berbeda, yaitu sektor kesehatan tidak boleh berhenti.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, menegaskan bahwa tekanan fiskal tidak boleh mengganggu pelayanan dasar masyarakat. Salah satu fokus yang tetap dijaga adalah pembangunan rumah sakit baru di Balikpapan Barat, wilayah yang dinilai berkembang pesat namun belum memiliki fasilitas kesehatan yang sebanding dengan pertumbuhan penduduknya.
Menurut Yono, pemerataan layanan kesehatan menjadi alasan utama proyek tersebut harus tetap berjalan. Selama ini, RSUD Kanujoso Djatiwibowo yang merupakan rumah sakit rujukan regional milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur itu, menanggung beban pelayanan yang sangat besar.
Oleh sebab itu, keberadaan rumah sakit baru di barat kota diyakini mampu memperkuat sistem layanan sekaligus mengurangi ketimpangan akses kesehatan antarwilayah.
“Dengan adanya RS Kanujoso, pelayanan kesehatan kita sebenarnya sudah kuat. Dua rumah sakit baru nanti, salah satunya keberadaan RS Balikpapan Barat akan menutup celah pemerataan itu,” ujarnya belum lama ini.
Di samping itu, tekanan ekonomis akibat pemangkasan DBH membuat DPRD dan Pemkot Balikpapan harus menata ulang arah pembangunan. Program jangka panjang yang tidak mendesak ditunda terlebih dahulu. Namun program-program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan warga tetap menjadi prioritas utama.
Beberapa di antaranya, kata Yono, adalah layanan BPJS gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan serta revitalisasi puskesmas, percepatan dua rumah sakit baru, program Beasiswa Stimulan, hingga program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar.
Yono menegaskan bahwa beasiswa dan MBG tidak bisa dihentikan sebab terkait langsung dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM), yang dianggap sebagai pondasi jangka panjang kesejahteraan kota.
“Dalam kondisi fiskal seketat apa pun, pembangunan SDM tidak boleh berhenti,” tegas politisi NasDem itu.
Menurut Yono, tantangan terbesar Balikpapan saat ini adalah menyesuaikan ritme pembangunan dengan kemampuan anggaran tanpa mengorbankan kualitas pelayanan dasar. Ia memastikan DPRD akan terus mengawal setiap kebijakan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak, merata, dan berkelanjutan.
“Kami pastikan sektor kesehatan tetap maju. Pemangkasan anggaran tidak mengubah arah itu,” pungkasnya. (lex)
.jpg)
