Kaltimkita.com, BALIKPAPAN – Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, melakukan kunjungan ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Selasa, (25/3/2025).
Kunjungan ini dilakukan untuk memantau kondisi pendidikan di Balikpapan dan mendengarkan langsung berbagai masukan terkait permasalahan yang ada.
Salah satu topik utama yang dibahas adalah penerapan teknologi dalam pendidikan. Disdikbud Balikpapan mengungkapkan bahwa sebagian besar sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Balikpapan telah menggunakan teknologi digital dalam proses belajar mengajar, seperti penggunaan platform Rujuan Google dan Pijar.
“Kami sangat apresiasi atas langkah ini, mengingat banyak siswa kini sudah terbiasa dengan penggunaan laptop dalam belajar,” ucap Bagus kepada awak media usai kunjungan.
Selain itu, sistem penerimaan siswa yang baru juga menjadi perhatian. Disdikbud memperkenalkan sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), menggantikan sistem sebelumnya, yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Namun, tantangan besar yang masih dihadapi adalah terbatasnya jumlah sekolah negeri di Balikpapan untuk menampung lulusan SD dan SMP.
“Saat ini, pemerintah kota berupaya menyediakan 40-50 persen dari total kebutuhan sekolah negeri,” jelas Wawali.
Bagus menyatakan, meski sekolah swasta turut berperan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, kualitas pendidikan di sekolah swasta perlu ditingkatkan agar setara dengan sekolah negeri.
Sebagai solusi, ia berharap pemerintah kota bisa membangun dua sekolah setiap tahun, ditambah dua sekolah lagi dari bantuan pemerintah provinsi.
“Dengan demikian, empat sekolah baru dapat dibangun setiap tahun, memberikan tambahan daya tampung untuk sekitar 600 siswa,” imbuhnya.
Namun, pembangunan sekolah terkendala oleh terbatasnya lahan. Bagus mengingatkan Disdikbud untuk segera berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk memanfaatkan aset pemerintah kota agar bisa mengatasi masalah ini.
Selain itu, masalah kekurangan tenaga pengajar juga menjadi perhatian. Moratorium penerimaan CPNS yang mencakup guru semakin memperburuk kondisi ini.
“Kami menekankan pentingnya perjuangan agar penerimaan guru tidak terhambat oleh moratorium ini,” imbuhnya.
Kepala Disdikbud Balikpapan, Irfan Taufik mengungkapkan dukungannya terhadap rencana pembangunan dua sekolah baru setiap tahun.
Namun, ia juga menyadari bahwa keterbatasan dana dan lahan menjadi kendala utama dalam mewujudkan hal tersebut.
“Saat ini, Balikpapan memiliki 138 SD, namun hanya ada 28 SMP, yang menyebabkan ketimpangan dalam daya tampung siswa,” akunya.
Dengan adanya kerjasama antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat, diharapkan masalah keterbatasan sekolah dan tenaga pengajar ini dapat segera diatasi, sehingga pendidikan di Balikpapan semakin berkualitas dan merata. (rie)
.jpg)
