.jpg)
Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Indonesia kini memiliki kompleks pengolahan minyak terintegrasi terbesar yang siap menghemat devisa negara hingga Rp 60 triliun setiap tahunnya.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan fasilitas Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Senin sore (12/1/2026).
Pada momen itu, Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri.
"Saya menyambut bahagia dan bangga atas yang kita hasilkan hari ini, peresmian ini, saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur dan pihak yang bekerja keras sehingga kita bisa berhasil mencapai hal ini. Ini prestasi penting bagi negara dan bangsa," tutur Presiden Prabowo.
Pemerintah menempatkan RDMP Balikpapan sebagai tonggak baru kebangkitan industri pengolahan migas nasional.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut proyek investasi US$ 7,4 miliar itu sebagai kilang minyak terbesar yang pernah dibangun Indonesia, sekaligus menandai kembalinya pembangunan refinery raksasa setelah vakum lebih dari tiga dekade.
RDMP Balikpapan terintegrasi dalam satu ekosistem energi bersama jaringan infrastruktur di Lawe-Lawe yang berjarak sekitar 75 kilometer.
Keterhubungan ini memungkinkan proses distribusi dan pengolahan energi berjalan lebih efisien serta menopang ketahanan pasokan nasional.
"Ini merupakan RDMP terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Terakhir proyek serupa diresmikan 32 tahun lalu pada 1994 di Balongan, Jawa Barat, dan kini kembali dimulai dari Balikpapan," kata Bahlil.
Melalui kilang ini, Indonesia tak hanya memperkuat kapasitas produksi bahan bakar, tetapi juga memperluas portofolio produk energi dan petrokimia.
RDMP Balikpapan memproduksi solar, bensin, LPG, hingga propilena untuk industri plastik, sehingga memberikan nilai tambah besar bagi sektor hilir.
Bahlil menekankan bahwa mulai beroperasinya RDMP Balikpapan secara langsung berdampak pada pergeseran struktur neraca energi nasional.
Pemerintah resmi menghentikan penerbitan izin impor solar mulai tahun ini, sehingga pada 2026 Indonesia dipastikan tidak lagi bergantung pada pasokan solar dari luar negeri.
Apabila masih ada masuknya solar pada awal 2026, hal tersebut merupakan realisasi sisa kontrak impor yang telah disepakati pada tahun 2025.
Di luar sektor solar, kapasitas produksi bensin dalam negeri turut meningkat tajam, dengan kilang ini menyumbang tambahan produksi sekitar 5,8 juta kiloliter per tahun.
Dengan penambahan itu, total produksi bensin nasional mendekati 20 juta kiloliter, sehingga volume impor yang sebelumnya sekitar 24 juta kiloliter dapat ditekan menjadi kurang lebih 18-19 juta kiloliter.
Dalam jangka panjang, pemerintah telah menyiapkan strategi lanjutan untuk menekan ketergantungan impor energi dengan mengoptimalkan pemanfaatan energi berbasis nabati.
Pemerintah menargetkan penerapan mandatori etanol bertahap, dari E10 hingga E20, pada 2027–2028 dengan memanfaatkan jagung, singkong, tebu, serta berbagai komoditas pertanian lainnya sebagai bahan baku.
"Masyarakat akan dilibatkan sebagai pihak penanam, sementara pengolahan bahan baku menjadi etanol dilakukan oleh off-taker. Dengan skema ini, kebijakan tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga menciptakan peluang lapangan kerja," jelas Bahlil.
Dari aspek mutu, kehadiran RDMP Balikpapan ikut mendorong peningkatan standar bahan bakar nasional. Produk yang dihasilkan kini telah memenuhi emisi Euro 5, meningkat dari sebelumnya Euro 2, serta sejajar dengan standar internasional.
"Mutunya kini berada pada level sangat tinggi, sehingga tidak lagi menyisakan perdebatan karena telah memenuhi standar internasional," ujarnya.
Khusus sektor solar, Bahlil menegaskan bahwa impor dengan cetane number (CN) 48 telah dihentikan sepenuhnya.
Adapun impor solar CN 51 akan disetop mulai semester II 2026, seiring kesiapan Pertamina memenuhi seluruh kebutuhan solar melalui produksi dalam negeri.
"Pertamina kini telah mampu memproduksi seluruh varian solar, sebagai perwujudan nyata Asta Cita Presiden dalam mewujudkan kedaulatan dan kemandirian energi nasional," tegasnya.
Ke depan, pemerintah membuka peluang pembangunan kilang baru serta fasilitas penyimpanan energi di sejumlah daerah, termasuk Dumai.
Pengembangan proyek-proyek tersebut akan dilaksanakan melalui skema kerja sama dengan pihak swasta.
"Pemerintah akan menjalin kemitraan dengan pihak swasta dalam proyek yang bersifat saling menguntungkan," pungkas Bahlil. (zyn)
.jpg)
.jpg)
