Anggota DPR RI, Syafruddin Desak Pemerintah tak Pangkas DBH ke Daerah Penghasil

Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur, Syafruddin, menegaskan agar pemerintah pusat tidak memangkas porsi Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak daerah penghasil sumber daya alam. Hal ini disampaikan menanggapi rencana rasionalisasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam rancangan anggaran tahun 2026.

Menurut Syafruddin, pemerintah sebelumnya telah melakukan penyesuaian besar terhadap alokasi TKD dari tahun ke tahun. Pada 2025, nilai TKD tercatat mencapai Rp919 triliun, namun pada 2026 sempat direncanakan turun menjadi Rp650 triliun. Setelah Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, menjabat, nilai tersebut kemudian dinaikkan menjadi Rp693 triliun.

“Memang ada kenaikan, tapi tetap saja lebih kecil dibanding tahun 2025. Yang kami perjuangkan adalah agar pengurangan ini tidak membebani Dana Bagi Hasil,” tegas Syafruddin, Selasa (7/10/2025).

Ia menilai, DBH merupakan hak konstitusional daerah penghasil dan tidak seharusnya dijadikan sasaran utama rasionalisasi anggaran. Sebab, DBH berperan penting sebagai batang tubuh dalam struktur APBD provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kalau DBH dikurangi, otomatis berdampak besar pada pendapatan daerah. Nomenklatur pendapatan bisa berubah dan mengganggu program pembangunan di daerah,” jelasnya.

Syafruddin juga mengungkapkan bahwa hingga kini Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pembagian DBH tahun anggaran 2026 belum diterbitkan. Karena itu, sejumlah informasi tentang penurunan DBH yang beredar masih bersifat spekulatif.

“Belum ada data resmi. Asumsi-asumsi yang beredar di publik itu belum berdasarkan fakta. Kita tunggu PMK-nya keluar, mungkin dalam beberapa minggu ke depan,” ujarnya.

Meski demikian, legislator asal Kalimantan Timur itu memastikan pihaknya akan terus memperjuangkan agar porsi DBH tetap aman, sekalipun pemerintah pusat melakukan rasionalisasi terhadap komponen TKD lainnya.

“Kalaupun TKD dikurangi, biarlah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disesuaikan atau dinolkan. Tapi jangan sampai DBH yang dipotong, karena ini hak daerah penghasil,” tegasnya.

Syafruddin menambahkan, dirinya bersama rekan-rekan di DPR akan terus mendorong pemerintah pusat agar tetap memperhatikan prinsip keadilan fiskal antara pusat dan daerah.

“Kami akan terus bersuara di Senayan supaya pemerintah tidak melupakan kontribusi besar daerah penghasil terhadap ekonomi nasional,” pungkasnya. (lex)