Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan menilai berbagai tuntutan yang disuarakan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa perlu dibaca dalam konteks pembagian kewenangan pemerintahan dan keterbatasan fiskal daerah.
Asisten I Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Zulkipli, menegaskan bahwa pemerintah kota tidak mengabaikan aspirasi publik yang disampaikan melalui aksi tersebut. "Semua aspirasi akan ditampung dan didengar," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah kota bukan satu-satunya elemen pengambil keputusan dalam kebijakan daerah.
"Di dewan juga merupakan elemen pemerintah, sehingga urusan anggaran dan perda harus diperjuangkan bersama," kata Zulkipli.
Menurutnya, proses kolektif tersebut menjadi prasyarat agar kebijakan dapat dijalankan secara sah dan berkelanjutan.
Zulkipli juga meluruskan pemahaman publik terkait tanggung jawab pemerintah kota atas berbagai persoalan infrastruktur.
Ia menyebut kewenangan pengelolaan jalan terbagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. "Kadang-kadang itu bukan kewenangan kita, dan ini perlu diluruskan terlebih dahulu," ujarnya.
Terkait penanganan banjir, Zulkipli menegaskan bahwa isu tersebut menjadi perhatian serius pemerintah kota, namun tidak bisa diselesaikan secara instan.
"Penanganan banjir tidak bisa ujuk-ujuk langsung selesai, ini perlu proses," tegasnya.
Ia mengamini sebagian kritik yang disampaikan mahasiswa sesuai dengan fakta di lapangan, meski ada pula yang menurutnya masih membutuhkan klarifikasi.
Ia menjelaskan bahwa salah satu kendala utama dalam penanganan banjir adalah kebutuhan lahan yang luas dan biaya yang besar.
Berdasarkan pemaparan master plan, penyelesaian banjir di kawasan MT Haryono saja membutuhkan anggaran lebih dari Rp1 triliun.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menetapkan skala prioritas di tengah berbagai kebutuhan pembangunan lainnya.
Meski demikian, Zulkipli memastikan bahwa penanganan banjir tetap menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kota Balikpapan.
Dari sembilan program prioritas Wali Kota, sektor infrastruktur menjadi perhatian utama, dengan banjir sebagai salah satu agenda penting yang terus didorong.
Zulkipli menyatakan pemerintah kota sepakat bahwa banjir merupakan persoalan krusial yang harus diselesaikan. "Kita diskusikan bersama, bertahap, dan membutuhkan kesabaran serta keseriusan bersama," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Aliansi Balikpapan Melawan (Bakwan) berunjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Balikpapan, Senin (9/2/2026), memprotes persoalan mendasar yang belum diselesaikan pemerintah daerah.
Aksi sekitar pukul 14.00 Wita itu menyoroti kontras antara narasi kemajuan Balikpapan sebagai gerbang IKN dan realitas banjir berulang, krisis guru, masalah keselamatan lalu lintas, serta mangkraknya RS Sayang Ibu di Balikpapan Barat.
Massa aksi sempat membakar ban bekas dan terjadi aksi tarik-menarik pagar dengan aparat saat demonstran mencoba mendekati area kantor wali kota.
Koordinator Lapangan Bakwan, Jusliadin, menilai kebijakan pemerintah reaktif dan tak menyentuh akar masalah, terutama soal drainase, inkonsistensi anggaran banjir, dan pemangkasan dana pendidikan.
"Balikpapan tidak boleh sekadar bersolek dengan seremoni saat hak dasar warga terabaikan," tegas Jusliadin. (zyn)
.jpg)
.jpg)
