Kaltimkita.com, PENAJAM- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) segera membagikan bantuan 40 unit rumah untuk korban kebakaran di Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam.
Bantuan 40 unit rumah bagi korban kebakaran telah rampung dikerjakan pembangunannya pada 2023. Anggaran pembangunan bantuan pembangunan rumah untuk korban kebakaran tersebut dialokasikan di APBD 2023 sebesar Rp9,39 miliar.
“Ada 40 unit rumah untuk korban kebakaran di Kelurahan Penajam yang dibangun pada 2023. Rencananya, 40 unit rumah tersebut akan dibagikan ke korban kebakaran sebelum lebaran Idulfitri (1445 Hijriah),” kata Kabid Perumahan, Permukiman dan Pertamanan Dinas Perkimtan PPU Khairil Achmad, Kamis (21/3/2024).
Sebelum membagikan bantuan rumah hunian tipe 36 ke korban kebakaran di Kelurahan Penajam, kata Khairil, Dinas Perkimtan terlebih dahulu akan melakukan validasi data-data penerima bantuan.
“Saat ini sedang diproses administrasi, ada beberapa data penerima bantuan yang perlu dilengkapi. Kami meneliti dengan baik setiap dokumen penerima bantuan yang diajukan oleh kelurahan,” tuturnya.
Setelah proses administrasi telah dinyatakan lengkap, kata Khairil, bantuan rumah akan dibagikan kepada korban kebakaran melalui undian. “Nomor rumah dan bloknya nanti diundi, jadi penerima bantuan tidak bisa memilih letak rumah yang diinginkan karena proses penentuannya melalui undian,” jelasnya.
Kebakaran yang terjadi di RT 6, RT 7 dan RT 8, Kelurahan Penajam pada 2019 lalu menghanguskan puluhan unit rumah milik warga. Pemerintah daerah pun membangun bantuan rumah untuk korban kebakaran tersebut secara bertahap. Pada 2021, Dinas Perkimtan membangun bantuan rumah sebanyak 20 unit dan telah dibagikan ke korban kebakaran pada 2022.
Khairil mengungkapkan, Dinas Perkimtan telah membangun 60 unit rumah untuk korban kebakaran di Kelurahan Penajam dari target awal 83 unit. Namun, belakangan diputuskan ada 23 kepala keluarga hanya akan dirikan bantuan dalam bentuk uang tunai. Karena, sebelumnya mereka menolak direlokasi ke lokasi rumah yang dibangunkan pemerintah daerah.
“23 KK itu nantinya bantuannya akan disalurkan oleh Dinas Sosial. Itu sudah dibicarakan bersama, kemungkinan anggarannya akan diusulkan di APBD Perubahan 2024,” tandasnya. (Adv)
.jpg)
