KaltimKita.com, BALIKPAPAN - Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri meminta untuk mempertimbangkan untuk meniadakan work from home (WFH) di lingkup dinas, Kecamatan dan kelurahan. Hal ini, lantaran banyak laporan masyarakat yang masuk kepadanya, sangat sulit mengurus sesuatu baik perizinan maupun hal lain.
Politikus Partai Golkar ini pun berharap Pemerintah Kota (Pemkot) mau mempertimbangkan. Karena Covid-19 juga menurun. Karena ini demi pelayanan publik yang efektif.
”Banyak laporan masyarakat yang masuk ke saya dan mengeluh. Kadang ke kecamatan ataupun kelurahan untuk mengurus izin, justru yang ingin ditemui tidak ada dengan alasan WFH,“ ujar Alwi Al Qadri kepada KaltimKita.com, Senin (5/4/2021).
Tentu dengan ditiadakan WFH, kata dia protokol kesehatan tetap wajib diperhatikan. ”Kebanyakan dari mereka yang WFH juga tidak kerja. Sebaiknya dipertimbang lagi,“ akunya.
Pun begitu, ia menambahkan beda halnya dengan instansi yang memang terdapat pasien Covid-19. Hal tersebut wajib untuk melaksanakan WFH.
“Tapi dengan catatan, pelayanan tetap berjalan. Minimal menggantikan sementara karyawan yang terpapar. Sehingga masyarakat yang mau mengurus perizinan atau apapun bisa tetap berjalan tanpa harus menunggu karyawan tersebut sembuh,” jelasnya.
Ia pun berharap Covid-19 benar-benar mereda, sehingga pelayanan publik bisa kembali seperti biasanya. ”Terutama di bulan Ramadan nanti, angka kasus Covid-19 bisa melandai,“ pungkasnya. (and)
.jpg)
