Kaltimkita.com, PENAJAM– Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin hadir dalam Pertemuan dan Diskusi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Hj. Arifah Fauzi, yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Sabtu (10/05/25)
Acara yang dikemas dalam suasana santai namun penuh makna ini dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum). Dalam sambutannya, Gubernur Harum menegaskan pentingnya membangun kualitas sumber daya manusia melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, apalagi Kalimantan Timur kini menjadi pusat perhatian nasional dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah pondasi utama membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Apalagi dengan IKN di Kaltim, program ini menjadi sangat strategis,” ujar Gubernur Harum.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Abdul Waris memanfaatkan forum untuk memaparkan upaya konkret yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Menurutnya, perlindungan perempuan dan anak menjadi prioritas penting yang dikerjakan lintas sektor.
“Sepanjang tahun 2024, kami menangani 44 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hingga Maret 2025, sudah tercatat 10 kasus. Kami punya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang mendampingi langsung korban, sekaligus mendorong pencegahan melalui sosialisasi ke masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga sekolah-sekolah,” terang Abdul Waris.
Tak hanya itu, lanjutnya, Pemkab Penajam Paser Utara juga mengoptimalkan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) untuk memperkuat peran keluarga dalam pencegahan kekerasan. Di bidang kesetaraan gender, Pemkab telah melaksanakan sosialisasi dan pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) hingga tingkat desa dan kelurahan, sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023.
“Kami juga fokus memberdayakan perempuan kepala keluarga. Mereka akan kami data, lalu diberikan pelatihan sesuai kebutuhan agar ekonomi keluarga semakin kuat. Selain itu, kami juga mendorong pemberdayaan di bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial melalui pelatihan bersama organisasi wanita di Penajam Paser Utara,” jelasnya.
Meski berbagai program telah dijalankan, Abdul Waris mengakui masih ada tantangan yang perlu dihadapi bersama. Salah satunya adalah belum terwujudnya Kabupaten Layak Anak secara penuh, serta belum meratanya keberadaan PATBM, Forum Anak, dan DRPPA di seluruh desa dan kelurahan.
“Kami perlu terus menyadarkan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah aib, tapi masalah yang harus diselesaikan bersama, secara menyeluruh. Dengan dukungan semua pihak, termasuk sinergi pemerintah pusat dan daerah, kami optimis perlindungan perempuan dan anak di Penajam Paser Utara akan semakin kuat,” pungkasnya.
Pertemuan ini dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, serta dihadiri Ketua DPRD Kaltim, H. Hasanuddin Mas’ud, pejabat Kementerian PPPA RI, para bupati/wali kota se-Kaltim, kepala OPD terkait, dan para pegiat perlindungan anak.
Kehadiran Abdul Waris dalam pertemuan ini mempertegas komitmen Penajam Paser Utara untuk terus bergerak maju dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi perempuan dan anak.(Adv)
.jpg)
.jpg)
