Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, DPRD Kota Balikpapan meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan kegiatan dan program yang belum terealisasi.
Ya, dorongan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Muhammad Taqwa, mengingat waktu yang tersisa di tahun anggaran hanya tinggal beberapa minggu.
“Kita berharap kegiatan atau program pemerintah yang belum terlaksana bisa segera direalisasikan. Sekarang sudah masuk pertengahan bulan November, artinya waktunya tidak panjang lagi,” ujar Taqwa saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (10/11/2025).
Politisi Gerindra ini menyoroti masih adanya sejumlah kegiatan yang belum berjalan sesuai jadwal. Kondisi itu dinilai berpotensi menghambat capaian pembangunan daerah, terutama program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Kendati begitu, pihak pun mengingatkan agar OPD lebih sigap dan disiplin dalam mengeksekusi kegiatan yang sudah direncanakan sejak awal tahun.
Menurut Taqwa, keterlambatan realisasi program tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor teknis di lapangan. Ia menjelaskan, adanya perubahan sistem administrasi dari versi 5 ke versi 6 memang sempat memengaruhi proses pelaporan, namun hal itu tidak seharusnya dijadikan alasan utama.
“Apapun penyebabnya, kegiatan yang sudah disepakati harus tetap dijalankan. Jangan sampai molor hingga anggaran menjadi silva, karena dampaknya akan dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, sebagian besar kegiatan yang belum terealisasi merupakan program dengan manfaat langsung bagi publik, seperti peningkatan pelayanan dan penguatan ekonomi lokal. Karena itu, percepatan dan koordinasi lintas perangkat daerah dinilai mutlak diperlukan agar pekerjaan tidak menumpuk di akhir tahun.
“Kegiatan yang kita bahas dan anggarkan tahun lalu itu kan prioritas, karena berkaitan dengan masyarakat dan ekonomi daerah. Jadi harus diselesaikan tepat waktu,” lanjutnya.
Taqwa juga menekankan pentingnya disiplin dalam pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, sisa lebih penggunaan anggaran (silva) menjadi indikator rendahnya efisiensi dan kinerja pemerintah.
“Kalau kegiatan tertunda, yang rugi masyarakat juga. Harapannya, semua program bisa diselesaikan sebelum tahun anggaran berakhir, kalau bisa lebih dipercepat," pungkasnya. (lex)
.jpg)
