Kaltimkita.com, BALIKPAPAN – Rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan pada Selasa (11/2/2025) membahas penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi.
Fraksi Gabungan PKB, yang terdiri dari PKB, Hanura, dan Demokrat, memberikan tanggapan mendalam terkait Raperda ini. Melalui juru bicara, Muhammad Hamid, Fraksi PKB menyatakan bahwa Raperda ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya tarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Balikpapan.
Namun, mereka menekankan pentingnya penetapan kriteria yang jelas dalam pemberian insentif dan kemudahan, agar manfaat investasi yang masuk dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan mendorong kemajuan kota.
“Kami sangat mendukung Raperda ini, namun kami ingin memastikan bahwa pemberian insentif ini tepat sasaran dan tidak hanya merata. Kami ingin setiap investasi yang masuk memberi dampak nyata bagi perekonomian Balikpapan,” ujar Hamid kepada media, Rabu (12/2/2025).
Fraksi PKB mengusulkan agar kriteria investor yang berhak menerima insentif meliputi beberapa aspek, antara lain sektor industri prioritas, nilai investasi, jumlah tenaga kerja yang tercipta, dan analisis dampak lingkungan.
“Hal ini penting untuk memastikan bahwa investasi yang diterima sesuai dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan di kota,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi Gabungan PKB mendorong pemerintah untuk mempermudah proses perizinan dan mengurangi birokrasi yang dianggap berbelit-belit. Mereka berharap langkah ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan menciptakan daya saing yang lebih tinggi untuk Balikpapan di pasar investasi global.
Namun meski mendukung Raperda, Fraksi PKB juga menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap implementasi peraturan ini. Mereka mengingatkan agar pemerintah dan instansi terkait memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, baik dalam hal perizinan, pengawasan operasional, maupun dampak sosial dan lingkungan dari investasi yang masuk.
“Pengawasan yang ketat dan konsisten sangat penting agar investasi yang diterima benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan lingkungan sekitar,” tegas Hamid.
Dengan pertimbangan tersebut, Fraksi Gabungan PKB menyatakan kesepakatannya terhadap Raperda ini, namun dengan harapan agar penerapannya dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi pembangunan Balikpapan. (rie)
.jpg)
