Kaltimkita.com, BALIKPAPAN – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Balikpapan menjamin pembangunan gedung baru DPRD Balikpapan berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
Proyek yang dibiayai APBD 2024 dengan anggaran Rp36 miliar ini mendapat pengawasan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memastikan semua tahapan dikerjakan dengan prosedur yang benar dan bebas dari potensi penyimpangan.
Kabid Gedung Pemerintah Dinas PU Balikpapan, Dewi Indamawaty mengatakan, bahwa KPK tidak hanya terlibat dalam pengawasan pasca-tender, tetapi juga memberikan pendampingan penuh sejak tahap perencanaan hingga evaluasi bulanan.
Dewi menekankan, meskipun KPK memberi rekomendasi dan evaluasi, mereka tidak mengambil alih proyek tersebut, melainkan memastikan semua proses berjalan dengan transparan dan akuntabel.
“KPK terlibat sejak awal, dari perencanaan hingga proses evaluasi bulanan. Mereka memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi di setiap tahapan proyek,” ujar Dewi dalam wawancara, Senin (13/1/2025).
Terkait keterlambatan dalam penyelesaian tahap kedua pembangunan, Dewi memastikan bahwa meski ada perpanjangan waktu selama 50 hari yang diberikan oleh kontraktor, progres proyek kini sudah mencapai lebih dari 99 persen.
Pihak Dinas PU optimistis pekerjaan yang tersisa dapat diselesaikan tepat waktu.
“Meski ada sedikit keterlambatan, kami sudah mencapai hampir 100 persen. Kami diberi waktu tambahan 50 hari oleh kontraktor dan target kami, pembangunan tahap kedua akan selesai tepat waktu,” tambahnya.
Selain pengawasan dari KPK, Dinas PU Balikpapan juga menerapkan sistem evaluasi yang ketat terhadap kontraktor. Salah satu langkah terbaru adalah penilaian kinerja kontraktor dengan menggunakan sistem mirip dengan rating aplikasi e-commerce.
Metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kontraktor yang terlibat dalam proyek ini bekerja dengan standar yang tinggi dan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
"Setiap kontraktor dievaluasi berdasarkan kinerja mereka, sehingga kualitas pekerjaan terjaga dan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya," tuturnya.
Proyek pembangunan gedung baru DPRD Balikpapan menjadi perhatian publik, tidak hanya karena besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga karena pengawasan ketat yang diterapkan untuk memastikan bahwa pembangunan ini bisa menjadi contoh dalam hal pengelolaan proyek infrastruktur yang bersih dan transparan.
Setelah penyelesaian tahap kedua, Dinas PU akan melanjutkan ke tahap ketiga pembangunan gedung yang diharapkan dapat selesai sesuai jadwal.
“Kami terus melakukan evaluasi terhadap tahapan berikutnya dan siap melanjutkan pembangunan ke tahap selanjutnya dengan tetap memprioritaskan kualitas dan pengawasan yang ketat,” tutup Dewi. (rie)
.jpg)
.jpg)
