Kaltimkita.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2025, pada Kamis (7/3/2024) pagi, di Hotel Novotel Kota Beriman.
Dalam kegiatan yang dilakukan sekisar pukul 09.00 wita itu, menghadirkan para tokoh nasional dan berpengalaman yakni Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud, SE., ME. Kemudian Moderator di isi oleh Kepala Puslatbang KDOD LAN-RI Samarinda, Dr. Muhammad Aswad, M.Si. Dan para narasumber yaitu Direktur Direktorat Regional II Bappenas, Mohammad Roudo, ST, MPP, PhD. Analisis Kebijakan Ahli Madya Wilayah III Kemendagri Ditjen Bina Bangda, Wisnu Hidayat, SE, M.SI. Kepala Bappeda Prov. Kalimantan Timur, Yusliando, ST. Kepala Bappedalitbang Kota Balikpapan, Murni, ST.
Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud, SE., ME mengatakan, adapun kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas mulai dari sisi penganggaran kegiatan maupun pelaksanaan kinerja pemkot. Meskipun dilaksanakan secara bersamaan, tetapi tetap meminta agar tujuan dan substansi pelaksanaan Musrenbang dapat tercapai secara optimal.
Rahmad meneruskan, penyusunan ini tentunya adalah dokumen perencanaan pembangunan selama 20 tahun. Dokumen ini akan menjadi pedoman Pemkot dan khususnya Kepala Daerah dalam menjalankan roda pembangunan untuk Kota 20 tahun ke depan. Sedangkan Dokumen RKPD, merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Kota Balikpapan.
RPJMD 2021-2026 menjadi pedoman perencanaan pembangunan kota saat ini. Merupakan periode lima tahunan terakhir dalam pelaksanaan RPJPD Kota Balikpapan 2005-2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013.
Seiring akan berakhirnya RPJPD 2005-2025, terangnya, maka dilakukanlah penyusunan RPJPD 2025-2045 sesuai harapan dan waktu yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.
“Berbeda dengan dokumen RPJPD, RKPD Kota Balikpapan 2025 merupakan tahun ke empat pada RPJMD 2021-2026, dengan kata lain, pemkot hanya memiliki batas waktu satu tahun terakhir untuk menyelesaikan target-target pembangunan sebagaimana diamanatkan Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026,” jelas Rahmad.
Sebelum musrenbang, lanjut Rahmad, pemkot telah melaksanakan berbagai forum diskusi guna mendapatkan saran, masukan dan tanggapan dari para stakeholder terkait, sehingga dokumen yang akan disusun menjadi lebih komprehensif dan implementatif dalam pembangunan kota ke depan.
Utamanya permasalahan air, merupakan program Pemkot dalam jangka panjang, menengah termasuk jangka pendeknya.
“Jangka pendek sudah jelas, kota Balikpapan sebelum kita lahir, bagi yang lahir di Balikpapan, pasti tahu kurang air. Tapi kurang itu bukan berarti Pemerintah tidak ada langkah-langkah yang diambil,” ujarnya.
“Saya tahu persis bagaimana waduk Manggar kemudian diperbaiki, direhabilitasi untuk bisa memenuhi kebutuhan warga, tapi seiring pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, akhirnya kurang lagi. Kemudian dibangun lagi waduk teritip dan sekarang sudah berfungsi, tetapi juga tidak memenuhi kebutuhan karena semakin banyaknya penghuni, orang yang datang dan tinggal di kota balikpapan,” sambungnya.
Kemudian untuk perencanaan jangka panjang, pihaknya sudah menerbitkan MoU kesepakatan dengan tiga Kabupaten/Kota yaitu Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara (PPU) dan Kota Balikpapan untuk mengambil air baku dari Sungai Mahakam.
“Cara kerjanya, nanti akan disalurkan melalui pipa. Nah, ini akan kita bicarakan untuk jangka panjang. Memang perlu proses yang panjang, tapi Insyaallah, Pemkot tidak akan pernah berdiam diri. Dan saya paham sekali bagaimana Kepala Daerah periode-periode sebelumnya selalu memikirkan Kota Kita. Bagaimana kota kita agar selalu nyaman dihuni dan memang itu tujuan kita. Untuk sampai pada tahap kesempurnaan, saya yakin itu tidak akan mungkin sepanjang kita hidup di dunia tidak ada yang sempurna,” ungkap Rahmad.
Tetapi bagaimana menuju kesempurnaan, kata dia, itulah mengapa Pemerintahan pun terus akan berupaya agar tidak dijumpai kemacetan jalan di Kota Balikpapan.
Walau demikian, kemacetan juga bisa bisa menggambarkan bahwa Kota ini sudah semakin berkembang dan maju. Itu bisa diukur dari tingkat ekonomi daerah, tingkat kepadatan daerah, termasuk juga lalu lintasnya.
“Tentunya kita juga tidak ingin kota ini macet,” ucapnya.
Adapun program jangka pendek dan jangka menengah, pihaknya membuka beberapa akses jalan-jalan baru termasuk jalur tembus transad Km 8 ke manggar. Kemudian di Regency termasuk Jalan proklamasi dan beberapa Jalan yang akan dibuka pada tahun ini.
“Ini komitmen kita untuk menjaga dan tentunya menyampaikan keinginan semua warga supaya kota ini tetap aman dan nyaman. Insyaallah tentunya dengan dukungan, masukkan dan saran melalui musrenbang akan kami tampung. Yang cepat akan kami percepat, yang lambat akan kami dorong agar lebih cepat lagi,” tegasnya.
Dengan begitu, Pemkot juga mendorong kewenangan Pemerintah Provinsi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Balikpapan. Sebab menurutnya, Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) butuh percepatan untuk mengimbangi akselerasi dan pertumbuhan segala sektor.
“Nah, ini ada bappeda provinsi. Jalan kilo itu wewenangnya. Maksud saya, kalau dia lambat, serahkan saja ke pemkot biar cepat kami eksekusi. Kami nanti juga mengusulkan kepada Pj Gubernur agar apa yang menjadi wewenangnya terkait jalan segera diperhatikan. Karena Balikpapan ini tidak memiliki waktu lagi untuk menunggu,” tuturnya.
Pun begitu, termasuk mempercepat infrastruktur pengendali banjir DAS Ampal di Jalan MT. Haryono. Meski sempat menjadi sorotan berbagai pihak, namun baginya pembangunan itu memang harus dilakukan. Karena tidak ada lagi waktu menunggu untuk menjadikan Balikpapan sebagai Kota yang nyaman dihuni.
“Karena kalau semua hanya menunggu, kapan kota ini menjadi kota yang nyaman. Tetapi kami memiliki risiko yakni dalam beberapa bulan atau dalam setahun ini pasti akan crowdid dan dampaknya juga kepada masyarakat, kepada pengguna jalan juga pasti ada,” akunya.
“Tetapi ya kita bersakit-sakit dahulu dalam beberapa bulan, tapi senang-senang dan nikmatnya akan kita rasakan untuk diri kita dan anak cucu kita nanti ke depannya. Ini yang kami lakukan,” katanya.
Rahmad menambahkan, selain itu, sarana pendidikan juga menjadi prioritas programnya. Seperti yang terlihat, dalam waktu dua tahun pihaknya sudah membangun beberapa sarana Pendidikan. Dalam satu tahun anggaran, sudah tiga sekolah yang terbangun.
“Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas karena tidak akan mungkin membentuk anak-anak yang cerdas dan berkualitas kalau sarana dan fasilitas tidak memadai,” terangnya.
“Termasuk tenaga pendidikan dan guru berkebutuhan khusus, kami bersama sekda sudah menyampaikan. Ini repotnya kami dalam penerimaan guru ASN dan PPPK, itu tidak dicantumkan inklusi. Hanya dicantumkan ASN PPPK guru. Ini yang harus sampaikan ke kementerian terkait supaya ada guru inklusi yang diterima supaya bisa fokus mengajar anak-anak kita sesuai harapan. “Insya Allah itu menjadi komitmen,” harapnya.
“Kalau SMA kami tidak bisa bangun karena itu ranahnya provinsi, tapi Insya Allah tahun ini dibangun SMKN 7. Kami minta anggota DPRD Kaltim dapil Balikpapan untuk mengawal dan mempercepat pembangunan SMKN 7,” tutupnya. (lex)
.jpg)
