Guntur Soroti Ketimpangan Fiskal, Minta Perusahaan Besar di Kaltim Tunjukkan Komitmen Daerah Lewat Pajak

Kaltimkita.com, SAMARINDA - Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menyoroti rendahnya kontribusi fiskal perusahaan besar yang beroperasi di Benua Etam, khususnya dalam sektor pajak kendaraan dan alat berat.

Ia menilai, banyak korporasi yang mengambil keuntungan dari sumber daya Kaltim tetapi justru membayar pajak ke daerah lain.

Menurut Guntur, ketimpangan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, mengingat dampak aktivitas industri terhadap infrastruktur daerah sangat signifikan, terutama pada kerusakan jalan akibat lalu lintas kendaraan berat.

“Banyak kendaraan operasional perusahaan berplat luar daerah seperti B atau L, padahal setiap hari mereka menggunakan jalan-jalan di Kaltim. Ini tidak adil,” ujar Guntur.

Ia meminta perusahaan untuk menunjukkan itikad baik dengan melakukan balik nama kendaraan ke pelat KT (Kalimantan Timur) agar pajak yang dibayarkan dapat masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagi Guntur, hal ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal komitmen sosial dan ekonomi terhadap daerah tempat perusahaan beroperasi.

“Kami mendorong agar mereka berkontribusi lebih adil. Pajak kendaraan itu nantinya digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan yang mereka lalui setiap hari. Jadi logikanya, yang merusak ya ikut bertanggung jawab memperbaiki,” tegas legislator asal Kutai Kartanegara itu.

Guntur juga mengungkapkan rencana Komisi II untuk bekerja sama lebih intensif dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim dalam melakukan kunjungan lapangan dan audit langsung terhadap aset-aset perusahaan, termasuk alat berat yang belum terdata.

“Kita tidak ingin hanya melihat laporan di atas kertas. Kami ingin turun langsung dan pastikan potensi pajak benar-benar tergarap,” ujarnya.

Selain potensi pajak kendaraan, ia menyebut bahwa alat berat yang selama ini jarang terpantau juga merupakan sumber pendapatan besar yang belum digali maksimal.

Dengan optimalisasi PAD dari sektor ini, Guntur berharap pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan dapat lebih cepat dilakukan tanpa harus menunggu suntikan dana pusat.

“Semakin besar PAD kita, semakin mandiri daerah ini dalam membangun. Itu sebabnya kontribusi perusahaan tidak boleh lagi setengah hati,” pungkasnya. (AL/Adv/DPRDKaltim)