Kaltimkita.com, SAMARINDA - Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra menyoroti kesenjangan pembangunan antara wilayah pesisir dan kawasan perkotaan.
Nurhadi mendesak Pemprov Kaltim agar lebih serius membangun infrastruktur strategis untuk masyarakat pesisir di Kutai Timur (Kutim), khususnya di sektor kelautan dan energi.
Ia menyampaikan perlunya pembangunan pelabuhan pendaratan ikan di Sangatta sebagai bentuk keadilan pembangunan dan penguatan ekonomi lokal.
Menurutnya, selama ini kontribusi nelayan terhadap ketahanan pangan laut belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur memadai.
“Sudah saatnya pemerintah menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat pesisir. Pembangunan pelabuhan pendaratan ikan bukan hanya soal fasilitas, tetapi soal keadilan ekonomi,” tegas Nurhadi.
Pelabuhan tersebut, lanjutnya, akan menjadi pusat distribusi dan hilirisasi hasil tangkapan laut, serta berpotensi membuka lapangan kerja dan mendongkrak aktivitas usaha kecil di kawasan tersebut.
Tak hanya itu, Nurhadi juga menyoroti krisis akses bahan bakar yang kerap terjadi di Sangatta dan Sangkulirang. Ia menilai ketersediaan energi yang tidak stabil telah menghambat produktivitas masyarakat, terutama nelayan yang sangat bergantung pada bahan bakar untuk melaut.
“Kelangkaan BBM menjadi keluhan rutin nelayan. Ini memperlihatkan bahwa dukungan terhadap sektor kelautan belum sepenuhnya konkret. Maka, kami minta pembangunan SPBU khusus di wilayah tersebut jadi prioritas,” katanya.
“Pesisir tidak boleh terus jadi wilayah yang tertinggal. Kalau ingin bicara ketahanan pangan dan energi, maka perhatian terhadap Kutim harus ditingkatkan,” tandas Nurhadi. (AL/Adv/DPRDKaltim)
.jpg)
