Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Aliansi Balikpapan Melawan (Bakwan) melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Kantor Walikota Balikpapan, Senin (9/2/2026).
Unjuk rasa yang berlangsung persis H-1 peringatan HUT Balikpapan ke-129 ini, massa menyoroti berbagai kontradiksi pembangunan di Balikpapan yang menyandang status sebagai gerbang utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Di tengah narasi kemajuan dan predikat kota layak huni, mereka menilai masyarakat justru mengeluhkan persoalan krusial, mulai banjir yang merendam pemukiman hingga krisis tenaga pengajar yang mengancam masa depan pendidikan.
Pantauan media ini, kerumunan massa memenuhi akses jalan di depan pagar Kantor Wali Kota Balikpapan, tepat di bawah gapura peringatan Hari Jadi Kota Balikpapan.
Mereka berkumpul di area halaman depan kantor pemerintahan, dengan satu ban bekas dibakar di atas paving block sebagai simbol protes.
Api dan asap hitam membumbung di tengah kerumunan, sementara seorang orator menggunakan pengeras suara untuk menyampaikan tuntutan. Aparat dan peserta aksi lainnya terlihat mengawasi situasi dari jarak dekat.
Ada momen mereka mendesak masuk meski pagar ditutup rapat dan dikawal oleh aparat. Alhasil sempat terjadi aksi saling tarik menarik pagar antara demonstran dan kepolisian.
Koordinator Lapangan Aliansi Bakwan, Jusliadin, menyatakan bahwa posisi geopolitik strategis Balikpapan tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan warganya.
Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) kota, ia menilai pemerintah daerah gagal menyelesaikan masalah mendasar.
"Masyarakat merasakan berbagai kontradiksi di balik narasi kemajuan kota," ujar Jusliadin di sela-sela aksi.
Ia menegaskan bahwa perayaan tahunan tidak boleh menutupi fakta adanya kegagalan sistemik dalam pengelolaan tata ruang dan perlindungan hak warga negara.
Persoalan utama yang disorot adalah banjir berulang di kawasan MT Haryono, Beller, dan BJ-BJ. Aliansi Bakwan memandang kondisi ini sebagai bukti kegagalan Pemerintah Kota Balikpapan dalam mengelola drainase sesuai regulasi.
Jusliadin memaparkan bahwa proyek pengendalian banjir, seperti di DAS Ampal, telah menelan anggaran hingga Rp136 miliar namun belum memberikan hasil signifikan bagi warga.
Pemerintah Kota Balikpapan menghadapi kritik tajam terkait inkonsistensi anggaran. Dari total kebutuhan dana sebesar Rp2,3 triliun untuk penanganan banjir, realisasinya justru sangat minim.
Bahkan, pada tahun 2026 ini, anggaran penanganan banjir mengalami pemangkasan drastis hingga 65 persen. "Kebijakan yang diambil pemerintah cenderung reaktif dan parsial," tambah Jusliadin.
Kondisi ini diperparah dengan pengelolaan bendali yang buruk serta normalisasi drainase yang tidak berjalan maksimal, sehingga warga terus menanggung kerugian material setiap tahunnya.
Selain masalah infrastruktur fisik, Aliansi Bakwan juga menuntut transparansi atas mangkraknya pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu di Balikpapan Barat.
Proyek ini tercatat telah berganti pengembang, namun pertanggungjawaban anggaran sebesar Rp106 miliar sebelumnya dianggap tidak jelas.
Minimnya akuntabilitas ini dinilai mencederai hak dasar warga untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak dan terjangkau di wilayah tersebut.
Lebih lanjut di sektor pendidikan, Jusliadin beranggapan Balikpapan sedang menghadapi krisis tenaga pengajar akibat rendahnya kesejahteraan guru dan ketidakpastian status guru honorer.
Masalah lokal ini semakin terjepit oleh kebijakan nasional yang memangkas anggaran pendidikan sebesar Rp71 triliun demi mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jusliadin menyebut pemangkasan ini merupakan puncak paradoks kebijakan pemerintah. "Pemerintah mengorbankan fasilitas sekolah dan kesejahteraan guru demi program pangan," tegasnya.
Menurutnya, kebijakan ini berisiko melahirkan generasi yang kenyang secara fisik namun miskin secara kompetensi.
Terkait keselamatan lalu lintas, simpang Muara Rapak masih menjadi momok menakutkan bagi pengendara.
Meskipun Dinas Perhubungan telah mengeluarkan surat edaran larangan melintas bagi kendaraan berat pada jam tertentu, pelanggaran di lapangan masih masif terjadi.
Aliansi Bakwan menilai surat edaran tersebut hanyalah langkah preventif yang lemah tanpa adanya payung hukum tegas yang memungkinkan aparat melakukan penindakan langsung terhadap pelanggar.
Dirangkum media ini, berikut sejumlah tuntutan resmi Aliansi Bakwan kepada Pemerintah Kota Balikpapan:
1. Audit Menyeluruh Kapasitas Dreinase dan Kolam Retensi di Kota Balikpapan
2. Evaluasi seluruh izin pembangunan berdasarkan prinsip Zero Delta Q.
3. Pembangunan tambahan kolam retensi serta kewajiban sumur resapan dan ruang terbuka Hijau pada titik-titik yang sering banjir
4. Normalisasi Pengerukan Bozem yang mengalami pendangkalan
5. Mendesak Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Untuk Turun Dari Jabatannya
6. Mendesak Kadishub Kota Balikpapan, turun dari jabatannya.
7. Mengkaji ulang terkait dengan program MBG yang memangkas dana pendidikan
8. Memperbaiki seluruh jalan-jalan kota yang rusak yang mengancam keselamatan masyarakat
9. Mendesak Untuk segera melakukan Pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu Di Balikpapan Barat, dan melakukan transparansi terkait anggaran 106 Miliar sebelumnya dengan kontraktor sebelumnya.
Jusliadin mengingatkan bahwa kesejahteraan warga terletak pada rasa aman dan layanan publik yang terjamin, bukan pada kemeriahan seremonial semata.
"Balikpapan tidak boleh sekadar bersolek dengan seremoni saat hak dasar warga terabaikan," pungkasnya.
Unjuk rasa dilakukan sekitar pukul 14.00 Wita. Hingga azan terdengar, para demonstran membubarkan diri sejenak untuk melaksanakan solat Asar. (zyn)
.jpg)
.jpg)
