Catatan Rizal Effendi
SECARA tidak sengaja saya bertemu Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud (Hamas) di Kedai Nam Min, Km 4,5, Rabu (1/3) kemarin. Sama-sama mau sarapan pagi. Saya tak mengira dia mau bergabung. Saya lebih dulu duduk dengan Zainal, sahabat saya dan Chris, anak muda yang sering mendampingi saya.
“Saya ada acara di Platinum, tapi karena kepagian belum ada yang datang, jadi saya sarapan dulu di sini,” kata Hasan, panggilan akrab Hasanuddin.
Hasan memesan telur setengah matang dan segelas teh. Dia juga membawa sekotak kurma ajwa. “Diberi teman yang pulang umrah,” katanya. Kurma ajwa juga disebut “Kurma Nabi,” karena ini jenis kurma yang sangat disukai Nabi Muhammad dan tumbuh di daerah Madinah. Saya ikut memakannya lebih 3 biji.
Kedai Nam Min adalah salah satu kedai lejen di Balikpapan. Didirikan di Pandan Sari sejak tahun 1958, sama dengan tahun kelahiran saya. Pemiliknya warga keturunan. Sekarang dikelola oleh generasi ketiga dan sudah 3 cabang dibuka di kota ini. Kedai Nam Min terkenal dengan kopi dan roti bakarnya. Tapi juga dilengkapi ada soto banjar, nasi kuning, sop saudara, dan makanan lainnya.
Bagi Hasan pasti Kedai Nam Min tidak asing lagi. Soalnya sama-sama dari Balikpapan Barat. Hasan bersama orang tua dan saudaranya tinggal dan tumbuh di sana. Keluarga Bani Mas’ud tidak saja sukses di dunia usaha, tapi juga di kancah politik.
Hasan rupanya menjadi salah satu narasumber dalam Forum Group Discussion (FGD) Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) wilayah Kaltim, yang berlangsung di Hotel Platinum, tak jauh dari Kedai Nam Min. FGD bertajuk: “Peran sentral ABPPTSI Kaltim dalam membangun putra-putri daerah yang teknorat untuk IKN.”
Hasan bersama Gubernur Isran dan calon pembeli karbon Kaltim.
FGD dibuka Gubernur Dr Isran Noor. Selain Hasan, juga menjadi pembicara adalah Deputi Lingkungan Hidup dan SDA Otorita IKN Dr Myrna Asnawati Safitri, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr Hetifah Sjaifudian dan Kepala LLDIKTI Wilayah XI Dr Muhammad Akbar, M.Si.
Gubernur meminta perguruan tinggi swasta di Kaltim harus percaya diri menyambut kehadiran IKN di daerah ini. “Prinsipnya harus pede dulu. Tapi percaya dirinya harus diikuti dengan kemampuan menghadapi persaingan,” tambahnya.
Ia berharap kehadiran IKN menjadi momentum semua pihak termasuk perguruan tinggi swasta (PTS) di daerah ini berkontribusi dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul.
Hasan mendorong perguruan tinggi swasta (PTS) di Kaltim harus mempunyai tenaga pengajar yang berkualitas. “Minimal 40 persen tenaga pengajarnya sudah bergelar doktor atau S3, sehingga kualitas pengajarannya mampu mendorong mahasiswa yang andal.”
Ketua DPRD Kaltim ini sangat berharap sebagian besar peringkat PTS di Kaltim sudah berakreditasi A. “Kalau akreditasinya A, saya yakin lulusannya mampu bersaing dalam menyambut kehadiran Ibu Kota Nusantara,” tandasnya.
Dia melihat kondisi saat ini masih banyak PTS di Kaltim yang akreditasinya masih di peringkat C. “Begitu masuk ke IKN, pasti yang dibutuhkan kualifikasi A. Jadinya ya kita tidak siap menghadapi persaingan, jatuhlah kita,” kata Hasan.
Ketika berbincang di Nam Min, saya mengusulkan kepada Pemprov dan DPRD Kaltim berani memanfaatkan APBD yang lagi surplus untuk investasi pada peningkatan SDM menyambut IKN. SMK-nya diperbanyak. Polteknya terus dipoles. ITK Balikpapan ditunjang. BLK-nya diperluas. Dan beasiswanya lebih fokus.
Saya juga berharap jatah Kaltim di Otorita IKN tidak cukup pada dua deputi saja. Tapi juga di kursi direktur dan di pos-pos lain. Saat ini ada 20 ribu pelamar yang berebut tempat di Otorita IKN. Saya khawatir tidak banyak anak Kaltim yang lolos.
Kepada saya, Hasan juga menyinggung soal kedudukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) XI yang masih di Kalsel. “Sudah waktunya pindah ke Kaltim atau dibentuk LLDIKTI baru di daerah ini, yang membawahkan Kaltim dan Kaltara,” ucapnya.
Di Kaltim saat ini ada sekitar 48 PTS besar yang beroperasi. Gubernur menyebut ada yang sudah berkembang pesat dan sangat maju. Di antaranya Unikarta di Tenggarong, Untag di Samarinda, dan Uniba di Balikpapan.
DARI MEKSIKO
Ketika berbincang, Hasan juga memberi catatan khusus keikutsertaannya bersama Gubernur Isran menghadiri pertemuan tahunan Governors Climate Forest (GCF) di Yucatan, Meksiko, awal Februari lalu. Dia mengaku dan apresiasi atas perjuangan Gubernur, yang membuat nama Kaltim menjadi perhatian khusus dalam pertemuan tersebut.
“Ada 21 orang rombongan kita. Selain Pak Gub, ada Bu Sekda Sri Wahyuni. Ada juga dosen saya Prof Daddy Ruchiyat. Dari DPRD cuma saya. Ya senang juga, jadinya saya akrab dengan kepala dinas dan anggota rombongan lainnya,” kata Hasan, alumnus Fakultas Kehutanan dan master ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul.
Rombongan Kaltim tiba di Bandara Yucatan.
Gubernur Isran menjadi salah satu pembicara di pertemuan gubernur dunia itu. Dia tampil bersama Gubernur Yucatan Mauricio Vila Dosal dan Gubernur Amazonas, Brazil, Wilson Lima. Moderatornya tidak tanggung-tanggung, Konsul Jenderal AS di Merida, Yucatan, Dorothy Ngutter.
Isran memaparkan keberhasilan Kaltim menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerima pembayaran karbon. Sukses Kaltim itu yang menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di kawasan Asia Timur Pasifik, yang menerima pembayaran dari program Forest Carbon Patnership Facility- Carbon Fund ((FCPF-CF) Bank Dunia untuk kegiatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+).
“Nanti masyarakat kita tidak perlu lagi menanam sawit atau lainnya. Cukup memelihara dan menjaga hutan yang masih ada atau menanam pohon kembali di areal yang sudah terbuka, sudah bisa menjadi penghasilan atau mata pencaharian,” kata Hasan.
Dana pembayaran dari penjualan karbon, kata Hasan, di antaranya dibagi kepada kabupaten/kota dan masyarakat adat. “Hanya Bontang dan Samarinda yang tidak kebagian karena kawasan hutannya tidak mencapai luasan,” jelasnya.
Bersama peserta GCF di Yucatan, Meksiko.
Pekan lalu, sudah ditandatangani kerjasama penyaluran dana pertama sebesar 20,9 juta dolar AS atau sekitar Rp 320 miliar antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pemprov Kaltim. Nanti total dana karbon yang diterima daerah ini mencapai 110 juta dolar AS atau sekitar Rp1,7 triliun setelah finalisasi verifikasi oleh auditor independen.
“Segera kami koordinasikan, dan bila dananya sudah diturunkan Kementerian LHK ke Kaltim, segera kami salurkan ke kabupaten/kota, masyarakat adat dan penerima manfaat lainnya,” kata Isran.
Sebagai rimbawan, Hasan bangga bahwa Kaltim masih bisa menjaga sisa hutannya, yang sudah sangat terbatas keberadaannya di dunia. Sebagai ketua DPRD dia berjanji bahwa akan memberikan dukungan semaksimal mungkin kebijakan pembangunan hutan di Kaltim termasuk pembangunan IKN, yang juga pro-hutan. “Kita dukung seribu persen,” tandasnya.
Sebelum berpisah dari Nam Min, Hasan sempat bercanda. “Insya Allah kita akan terus memajukan Kaltim, meski tadinya dari Ketua DPRD ‘Mercure’,” katanya tertawa.(*)
.jpg)
