KaltimKita.com, BENGALON – Saat menindaklanjuti aduan masyarakat terkait adanya keganjilan paket proyek pengadaan di SDN 004 dan 005 Kecamatan Bengalon di rasa tidak tepat sasaran. Akan usulan yang diajukan oleh pihak kedua sekolah kepada pemerintah daerah pada kenyataan bantuan yang turun lain yang diminta. Serta didapati indikasi permainan proyek yang harus ditender namun di jadikan paket proyek yang dipecah-pecah berdasarkan data yang diberikan. Kondisi ini membuat Wakil Ketua DPD RI DR H Mahyudin SE MSi sekaligus pemerhati pendidikan cukup prihatin atas situasi ini.
Untuk itu berdasarkan temuan tersebut Mahyudin terpanggil pada Senin (14/9/2020) siang langsung melakukan blusukan dan pengawasan di kedua sekolah dimaksud. Ya dalam menjalankan amanat rakyat akan fungsi dan kewenangannya, baik sebagai tugas kewajibannya melakukan pengawasan (control). Dari pengamatan dan pemahamannya, Mahyudin mencium aroma ketidak beresan pada proyek penunjukan langsung pada kedua sekolah tersebut.
”Tadi saat turun blusukan dalam menindaklanjuti informasi masyarakat dengan turun ke lapangan memang kondisi sekolah di SDN 004 didapati atapnya bocor, plafon nyaris jebol (lapuk) dan sangat membutuhkan perhatian mendalam melalui perbaikannya,” terang Mahyudin.
Saat diamati juga Mahyudin mengungkapkan di kedua sekolah yang ditinjau sebenarnya telah mendapatkan bantuan pemda tahun 2020. “Namun bantuan melalui proyek pengadaan penunjukan langsung tersebut semestinya ditenderkan tetapi malah proyeknya dipecah-pecah menjadi paket proyek kecil-kecil dan spesifikasi pengadaan bantuan melalui proyek terbilang sama antara SDN 004 dan 005 Bengalon,” beber Mahyudin.
Menurut Mahyudin lagi bahkan bantuan yang turun dari pemda dikedua sekolah tidak sesuai antara apa yang diminta. “Apa yang diusulkan skala prioritasnya malah tidak sesuai realisasinya.Adapun bantuan yang disalurkan pemda tidak tepat sasaran dimaksud meliputi 6 lampu penerangan solar cell yang mana nilai enam lampu tersebut tidak berbanding lurus dengan nilai anggaran proyek sebenarnya sebesar Rp 199 juta yang menurut saya alokasi anggarannya terlalu mahal alias tidak sesuai mengarah pada indikasi penyimpangan nilai proyek yang di markup. Seharusnya untuk 1 lampu solar cell nilai perlampunya hanya Rp 9 juta. Jadi jumlah nilai keseluruhan dari 6 lampu tersebut hanya senilai Rp 50 juta saja dari nilai proyek Rp 199 juta,” jelasnya.
Tidak tepat sasaran bantuan 6 lampu berdaya solar cell di SDN 004 dan 005 Bengalon.
”Bantuan yang turun juga ada wastafel air yang kini kondisinya berdebu sementara di sekolah SD 004 tidak ada jaringan air PDAM nya. Selama ini untuk memenuhi kebutuhan air dengan cara membeli selain wastafel air, bantuan juga ada gazebo pelataran lahan parkir. Namun bukan item bantuan tadi yang diharapkan sama sekali lepas dari usulan sebenarnya,” sambungnya.
Begitu juga terkait daya solar cell tidak realitis, padahal di kedua sekolah tersebut tersentuh aliran listrik dari PLN. Tentunya temuan penyimpangan nilai proyek yang didapati Mahyudin merupakan pemborosan APBD khususnya di Kabupaten Kutai Timur. Penyimpangan proyek bantuan APBD tidak hanya terjadi di intansi sekolahan saja, bahkan dilintas intasi lainnya di kecamatan Bengalon.
Untuk langkah selanjutnya atas temuan tadi, dirinya segera bertolak dari Kutim menuju ke Jakarta dan segera melaporkan kepada kejaksaan. “setelah nantinya keabsahan data-data temuan tersebut dipelajari secara valid termasuk mekanisme tendernya, serta ketepatan pencocokan nominal harga sesuai tidaknya selanjutnya akan menyurati kejaksaan agar dapat segera dilakukan pemeriksaan,” terang Mahyudin.
Atas kejanggalan yang didapati wakil Ketua DPD RI Mahyudin sangat disayangkan terlebih Kutim baru saja mendapatkan rewad dunia pendidikan Ki Hajar Dewantara namun diciderai adanya dugaan penyimpangan penyelewengan APBD melalui bantuan pendidikannya. (tim)
.jpg)
