KaltimKita.com, BALIKPAPAN - Rektor Universitas Balikpapan kerap menjadi narasumber dari berbagai acara ketika mengangka tema Ibu Kota Nusantara.
Ya Tim Ahli IKN tersebut, tampaknya cukup khatam jika membahas semua situasi dan kondisi terkait ibu kota baru. Baru-baru ini, ia menghadiri talk show Tribun Timur dengan tema IKN Setelah Perayaan 17 Agustus.
Dalam penyampaiannya, Isradi Zainal menilai upacara 17 Agustus di IKN, menandakan sejarah baru bagi Indonesia. Untuk pertama kalinya, upacara terlaksana di luar Jakarta. Tentu, ini sebuah kenyataan jika IKN ada di Sepaku, Kalimantan Timur.
“Antusiasi semua warga cukup tinggi. Terutama di Kalimantan Timur. Bagi mereka yang kurang yakin keberadaan IKN, tentu langsung diam dengan pelaksanaan upacara ini,” ujar Isradi Zainal.
Namun secara keseluruhan, ia mengatakan bahwa dengan penampakan istana Garuda, Istana Negara, kantor kemenko, rusun ASN,Polri, keindahan taman dan bangunan lainnya yang disertai dengan upacara penaikan dan penurunan bendera, maka bisa dikatakan bahwa peringatan HUT ke 79 di Istana negara IKN tanggal 17 Agustus 2024 merupakan wujud nyata pindahnya IKN.
Apalagi perangkat hukum pindahnya IKN seperti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraruran Menteri, Peraturan Kepala Otorita,dll sudah diterbitkan. Begitu juga dengan tersedianya anggaran untuk menyelesaikan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), telah hadirnya sejumlah investor dan manfaat yang dirasakan dalam tahapan pemindahan IKN.
Meski demikian, semua harus bersabar karena pembangunan IKN dalam arti sesungguhnya akan dilaksanakan hingga 2045. Masih ada sejumlah klaster yang akan dibangun sesuai tahapan pembangunan.
Ditanya perihal sepenting apa pembangunan IKN, sementara anggaran yang ada bisa menyelesaikan sejumlah permasalahan di Indonesia, ia menambahkan anggaran IKN diambil dari anggaran Kementerian PUPR. Di Indonesia ada APBN, skema nya sudah ada. Contoh anggaran pendidikan, tidak boleh kurang dari 30 persen.
“Pembangunan IKN, tidak mengganggu anggaran yang lain. Ada atau tidaknya IKN, dana infrastruktur pasti akan ada,” jelasnya.
“Semoga adanya IKN, dapat bermanfaat cukup besar bagi masyarakat. Soal kritikan terkait IKN, itu sah-sah saja sebagai negara demokratis,” tutupnya. (*/and)
.jpg)
