Tulis & Tekan Enter
images

Haemusri Umar (kanan) saat ikut meninjau keadaan bangunan pasar inpres dan kondisi para penjual, bersama anggota DPRD Balikpapan.

Kadisdag Balikpapan Sebut Pedagang Inpres Menunggak Retribusi Hampir Rp 800 Juta

Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Balikpapan, Haemusri Umar mengungkapkan, bahwa para pedagang di pasar inpres, Kelurahan Marga Sari banyak yang menunggak setoran retribusi, dengan total sekitar Rp 800 juta.

Disampaikannya, padahal Pemerintah Kota Balikpapan melalui UPT pasar inpres hanya memungut retribusi pasar sejumlah Rp 270 ribu per-bulannya, namun kenyataannya, masih banyak pedagang yang ogah membayar upah retribusi tersebut.

"Retribusinya macet. Padahal kami sudah sering memberikan semacam peringatan, agar mereka (pedagang, red) dianjurkan untuk taat membayar retribusi petaknya," ungkapnya saat Disdag bersama Komisi II meninjau pasar inpres, Jumat (17/1/2025).

Menurutnya, Disdag Balikpapan sudah sering memberikan toleransi, dikarenakan pertimbangan perekonomian para pedagang. Di mana rata-rata status penjual di petak pasar inpres berpenghasilan lebih rendah dari pedagang pasar lainnya, sehingga berdampak pada retribusi.

"Banyak pedagang yang menunggak, namun tingkat toleransi kami sangat tinggi dengan kembali memberikan peringatan," ujar Haemusri.

Sehingga, lanjutnya, revitalisasi pasar dapat menjadi solusi yang baik layaknya pasar klandasan yang lebih dahulu direvitalisasi.

"Di pasar klandasan juga dulu semua pedagang tak mau bayar retribusi, tapi setelah direvitalisasi pembangunan, kami syaratkan boleh menempati kalau sudah lunas retribusinya," katanya.

Namun begitu, mesti ada tahapan-tahapan untuk melakukan revitalisasi, seperti langkah pembersihan dan penertiban di lokasi. Bahkan, beberapa petak juga ditemui membangun toilet di dalam lapak. 

"Hal itu tentu sudah menyalahi struktur, sehingga akan ditertibkan," tegasny.

Haemusri menambahkan, bahwa konsep Detail Engineering Design (DED) revitalisasi pasar inpres sudah disiapkan, tinggal menunggu kucuran anggaran saja.

"Nanti pada saat rapat koordinasi Pemerintah, kami akan usulkan DED-DED pasar mana saja yang sudah dibuat untuk direvitalisasi. Namun jika tidak ada kemampuan dari anggaran Daerah, maka kami meminta ke Provinsi bagaimana untuk dibangunkan," tutupnya. (lex)


TAG

Tinggalkan Komentar