Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Dalam rangka membahas soal kepindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru di wilayah Penajam Paser Utara (PPU) yang juga menimbulkan pro dan kontra, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Kaltim, Hetifah Sjaifudian, menggelar Dialog & Ngopi sore di kopi Hitam Manis (RM Tip Top) Monumen, pada Sabtu (14/5/2022) sore.
Dalam dialog yang bertema peran organisasi civil society, asosiasi profesi, perguran tinggi, dan media dalam mengawal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berkelanjutan dan berkeadilan, Hetifah juga menghadirkan pembicara yakni, Koordinator Ahli Tim Transisi IKN, Wicaksono Sarosa, dan Deputi Pemasaran & Komunikasi Publik Indonesia Creative Cities Network (ICCN), Galih Sedayu.
Dialog yang dikemas dengan diskusi santai serta interaktif ini, dihadiri beberapa pihak yang memang terlibat di dalam proses pembangunan IKN. Dimana dalam pembahasan, para tamu undangan menuangkan segala kecemasan serta masukan sebelum terselenggarannya IKN.
Anggota DPR RI Dapil Provinsi Kaltim, Hetifah Sjaifudian mengungkapkan, bahwa tugasnya tentu saja mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Kaltim, dan memperjuangkannya sehingga harapan masyarakat itu dapat terwujud.
“Tapi karena IKN ini merupakan keputusan politik yang melibatkan banyak pihak, maka yang kami lakukan adalah dengan berusaha membuat mata mereka terbuka terhadap realita yang ada disini," kata Hetifah kepada awak media seusai dialog.
"Sehingga diskusi-diskusi walaupun sederhana seperti ini, akan meyakini menjadi sesuatu yang bermakna di dalam pembangunan IKN kedepannya,” tambahnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini melanjutkan, sehingga semua pihak bisa berpartisipasi dan berkontribusi bagi IKN agar lebih bermakna lagi. Sehingga bagi pihak yang setuju dapat diwujudkan harapannya, sedangkan yang tidak dapat dihilangkan kecemasannya.
"Jadi bukan bicara orang tersebut setuju atau tidak karena itu adalah hak mereka. Tapi yang setuju pasti punya harapan dan yang tidak memiliki kecemasan, dan itu semua yang harus dipertimbangkan," tegasnya.
Hetifah menambahkan, penyampaian dialog ini tidak harus diremehkan karena disampaikan dengan masuk akal dan berbasis data. Seperti hal nya soal Malaria, soal air, kelanjutan hidup binatang yang dilindungi, tanaman langka, serta masalah kehidupan masyarakat yang tinggal di pesisir khususnya para nelayan. Ini harus di pertimbangkan karena ini merupakan bagian dari kendala.
“Karena bagaimana pun jalur logistik dan konstruksi nanti melewati teluk Balikpapan ke PPU, semua itu harus dipastikan tidak mengganggu lingkungan sekitar, jadi masukan yang ada dalam diskusi ini sangat penting dan tidak boleh diabaikan dan harus dikawal terus,” aku Politisi Golkar ini.
"Mudahan-mudahan diskusi seperti akan semakin bermanfaat, untuk mengali informasi yang ada di masyarakat khususnya di Kaltim,” harapnya.
Ditempat yang sama, Koordinator Ahli Tim Transisi IKN, Wicaksono Sarosa mengatakan, adapun fungsi tim transisi otoritas diberi waktu testing karena harus bergerak di dalamnya untuk dikoordinasikan ke Kepala Otorita, dimana tim ahli ini akan menjembatani yang ada di IKN dengan dunia akademisi dan sosialiti.
“Diluar sana banyak ide-ide dan masukan yang akan kita serahkan ke pemerintah, yang tentunya sesuai dengan Undang-undang demi mewujudkan kota yang cerdas, dan tidak mungkin bisa diwujudkan hanya satu pihak, butuh keterbukaan dari berbagai pihak,” ujar Wicaksono.
Membangun kota, lanjutnya, juga berarti harus membangun masyarakat dan itu perlu modal sosial, selain infrastruktur keahlian dan finance, dimana modal sosial dapat harus diwujudkan dengan baik, untuk itu para akademis perlu mengkaji seberapa pengaruh modal sosial di dalam pembangunan di Kaltim.
“Seperti yang kita ketahui, saat ini sangat memudahkan bisa komunikasi tanpa bertemu. Apalagi diera demokrasi menjadi lebih baik dengan adanya keterbukaan informasi, sehingga modal sosial bisa dibangun,” akunya.
Beberapa hal yang menarik dalam diskusi tersebut, kata Wicaksono menambahkan soal masukan dari pokja pesisir yang mengatakan sudah ada pekerjaan IKN yang kurang mengikuti prosedur, tapi Wicaksono menduga itu berada di luar kawasan IKN, hanya saja pihaknya tetap memperhatikan masukan tersebut dan akan disampaikan ke Kepala Otorita.
“Catatan lainnya dari SDM, saya kira itu juga penting akan disampaikan ke Kepala Otorita tentang pentingnya meningkatkan kapasitas SDM di Kaltim, sehingga nanti partisiasi warga Kaltim dalam proses-proses pembangunan IKN menjadi lebih maksimal,” ujar Wicaksono.
Begitu juga bicara soal Lingkungan dan sosial juga akan menjadi perhatian tim, misalnya kekhawatiran masyarakat nelayan yang akan tergusur, yang mana hal itu dikembalikan lagi ke cita-cita yang tertuang dalam UU maupun dalam, Peraturan Pemerintah, dan Perpres dalam rencana induk memang masih banyak kekurangan disana, tapi niat baik untuk inklusuf untuk menjadikan kota ini buat semua itu ada disana.
“Oleh karena itu akan dimaksimalkan mungkin bahwa nanti tidak semua bisa terpenuhi, intinya niat baik kita sudah tertuang dan akan diusahakan semaksimal mungkin,” akunya. (lex)
.jpg)
