Komisi I DPRD Balikpapan Kaji Penguatan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan

Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Komisi I DPRD Kota Balikpapan tengah melakukan kajian mendalam terkait penguatan pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan. Kajian ini dilakukan sebagai respons atas keluhan masyarakat mengenai lambannya pelayanan, terutama dalam pengurusan administrasi dan layanan sosial seperti BPJS.

Menindaklanjuti kajian tersebut, Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Muhammad Najib menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah meneliti jumlah personel yang bertugas baik di kecamatan maupun kelurahan. Apakah dinilai sudah mencukupi untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

"Kita sedang mengkaji standar pelayanan publik di Balikpapan. Apakah personel yang ada saat ini sudah cukup atau perlu ditambah? Misalnya, di kelurahan hanya ada tiga orang di loket, sedangkan di kota lain bisa sampai sepuluh," ujar Najib saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (14/5/2025).

Menurutnya, kajian ini juga membandingkan struktur organisasi pelayanan publik Balikpapan dengan kota-kota lain, seperti Jakarta, guna melihat sejauh mana efektivitas pelayanan saat ini. Salah satu temuan awal menunjukkan adanya ketimpangan antara jumlah pejabat struktural di kecamatan dan kelurahan.

"Saat ini, kecamatan memiliki lima Kasi, sementara di kelurahan hanya ada tiga pejabat yang kadang merangkap tugas. Idealnya, jumlah personel di kelurahan disesuaikan dengan beban kerja dan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi," jelasnya.

Tidak hanya dari sisi jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), lanjut Najib, Komisi I juga sejatinya menyoroti pentingnya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas pelayanan publik, terutama dalam menghadapi perubahan regulasi atau kebutuhan administrasi masyarakat yang semakin kompleks.

“Kita tidak bisa menyalahkan langsung jika pelayanan lambat. Bisa jadi petugas tidak memahami regulasi terbaru. Oleh karena itu, pelatihan atau bimbingan teknis (Bimtek) sangat penting,” terang Dewan dari Fraksi PDIP itu.

Kendati begitu, Najib juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kinerja pelayanan publik. Seperti contoh terkait pelayanan BPJS gratis untuk kelas 3 yang di satu kelurahan bisa selesai dalam sehari, namun di kelurahan lain mengalami penundaan.

"Harusnya masyarakat kritis, laporkan jika ada pelayanan yang lambat. Itu bentuk evaluasi bagi pemerintah. Kalau berkas lengkap tapi tetap lambat, kita harus cari tahu, apakah karena SDM, SOP, atau ada faktor lain," tegasnya. (lex)