Komisi III DPRD Balikpapan Desak Disperkim Tindak Tegas Pengembang Perumahan yang Timbulkan Masalah Banjir

Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Komisi III DPRD Balikpapan menyoroti maraknya pembangunan perumahan yang berkontribusi pada permasalahan banjir di kota ini. 

Ketua Komisi III, Yusri, menegaskan bahwa pengawasan terhadap proyek-proyek perumahan harus diperketat guna menghindari dampak lingkungan yang merugikan, seperti banjir yang semakin sering terjadi di beberapa kawasan.

Menurut Yusri, saat ini terdapat sekitar 204 perumahan di Balikpapan, dan sejumlah proyek tersebut tidak hanya mengganggu sistem drainase kota tetapi juga menambah beban terhadap penyerapan air hujan.

“Kami mendesak Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) untuk lebih tegas dalam mengawasi pengembang, khususnya yang tidak memenuhi standar pembangunan yang ramah lingkungan,” ujarnya, Senin (6/1/2025).

Yusri juga menyoroti pentingnya peran Disperkim dalam memastikan bahwa perumahan yang sedang dibangun memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah (RTRW), termasuk kewajiban pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) kepada pemerintah kota.

“Salah satu isu yang perlu diperhatikan adalah pemasangan papan plang yang menunjukkan bahwa lahan perumahan telah diserahkan untuk dikelola oleh pemerintah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Komisi III DPRD Balikpapan berencana untuk memanggil sejumlah pengembang besar yang telah menimbulkan keluhan masyarakat terkait masalah PSU, seperti Balikpapan Regency, Grand City, dan Sepinggan Pratama.

Masalah utama yang dihadapi adalah lambatnya proses penyerahan PSU yang menghambat pemberian bantuan dari pemerintah.

“Pengawasan yang lebih ketat dan tindakan tegas terhadap pengembang yang tidak mematuhi aturan sangat penting agar permasalahan banjir dapat segera teratasi dan pembangunan perumahan tidak merusak lingkungan,” tegas Yusri.

Dengan rencana evaluasi dan rapat koordinasi yang melibatkan Disperkim serta pengembang, diharapkan ke depannya pengelolaan pembangunan perumahan bisa berjalan lebih baik, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan kualitas hidup warga Balikpapan. (rie)