KaltimKita.com, BALIKPAPAN - Dalam rangka persiapan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, Universitas Balikpapan gelar talk show virtual bertajuk Mengawal dan Menata IKN Baru di Sepaku dan Samboja Kaltim, Selasa (6/7/21).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Yapenti DWK Dr. Rendi Susiswo, Gubernur Kaltim Dr Ir H Isran Noor, Direktur Jenderal Dikti, Prof Ir Nizam, Rektor UGM Prof Ir Panut Mulyono, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Dr Ir Heru Dewanto, Rektor Universitas Mulawarman Prof Dr H. Masjaya, Rektor Universitas Bosowa Prof Dr Ir H. Muhammad Saleh Pallu, dan Rektor Universitas Balikpapan Dr Ir Isradi Zainal.
Selain talk show, juga dilakukan penandatanganan MoU terhadap Uniba dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Uniba- UGM, Uniba- Bosowa serta Uniba-PII.
Rektor Uniba Isradi Zainal yang juga sebagai Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Kaltim ini mengatakan pemindahan IKN ke Sepaku dan Samboja Kaltim setidaknya berdasarkan fakta bahwa Kalimantan khususnya Kaltim merupakan lokasi yang potensi bencana lebih minim dari daerah lain khususnya terkait dengan ring of fire.
Di wilayah Sepaku dan Samboja, sebagian besar Tanah milik pemerintah (180.000 hektar) sehingga ganti rugi bisa minim, pemindahan IKN ke luar Jawa setidaknya mengurai kepadatan penduduk yang saat ini sebagian besar atau sebesar 57 % di Pulau Jawa, 20an% Sumatra sementara di Kalimantan hanya sekitar 7%.
”Posisi Sepaku dan Samboja yang berada di posisi tengah Indonesia dan yang Utama ditunjang oleh infrastruktur di daerah sekitarnya sebagai penyangga kota, dan yang tidak kalah pentingnya lokasi ini memiliki Potensi sebagai Poros Maritim Dunia dan Tol Laut yang bisa diandalkan Karena posisinya yang berada di Alut Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang lebih baik dan lebih strategis dari ALKI 1 dan 3,“ jelas Isradi Zainal.
Untuk itu sekjen Forum Dekan Teknik Indonesia (FDTI) ini berpendapat agar sebaiknya istilah Nagara Rimba Nusa yang diusulkan oleh pemenang sayembara ini diganti menjadi Nagara Rimba Bahari sebagai penguat dari julukan kepulauan Indonesia sebagai Benua Maritim dan menjadikan IKN baru sebagai Poros Maritim Dunia.
Secara khusus, Ketua Komisi Dewan K3 Nasional ini mengusulkan nama IKN baru ini sebagai Sepaku Nagara Rimba Bahari di singkat SEPAKU NAGARI. Kata Nagari singkatan dari Nagara Rimba Bahari). ”Atau bisa Juga Sepaku Nagara. Nagara singkatan dari Nagara Rimba nusa),” tambahnya.
Istilah Sepaku mengacu pada lokasi kawasan Inti IKN baru, sementara Nagara, kata Isradi menunjukkan singkatan dari Kutai kertanegara tempat Samboja berlokasi.
”Jadi kami mengusulkan dua nama yakni Sepaku Nagari dan Sepaku Nagara. Sepaku Nagari bermakna Kota yang Smart, Green, Forest, Blue, Sustainable city dan lain-lain. IKN baru setidaknya memiliki makna simbolik sebagai Kota hutan dan Kota yang berbasis kemaritiman,” ujarnya.
Rektor Uniba Dr Isradi Zainal saat menjadi pemateri
Sementara Isran Noor mengatakan berkaitan pembangunan IKN, ada beberapa hal sejarah singkatnya. Pertama setelah diumumkan Presiden Joko Widodo tahun 2019 lalu, berkaitan dengan penetapan ibu kota baru. Pengumuman tersebut sangat diapresiasi.
Kedua, pemindahan Ibu Kota Negara RI ke Kalimantan Timur merupakan langkah maju untuk mengubah kesenjangan pembangunan dan menciptakan pembangunan yang merata di luar pulau Jawa.
”Saya pribadi yakin pemindahan IKN, bukan berdampak di Kaltim saja, tapi kemajuan bagi negara Indonesia,“ kata Isran.
Penetapan Kaltim jadi lokasi kawasan IKN, menurutnya hal yang tepat. Karena Kaltim memiliki keistimewaan antara lain melalui kepemilikan lahan yang dibangun di kawasan IKN adalah lahan milik negara.
Dalam webinar ini, Dr Rendi Susiswo juga mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi rencana pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Ia pun yakin jika pilihan tersebut tentu telah melewati berbagai kajian mendalam oleh pemerintah dan sektor terkait.
”Kita semua tahu, bahwa pemindahan ini jika dikaji lewat aspek geopolitik dan geostrategis, tentu akan sangat menguntungkan. Terutama dalam hal pemerataan pembangunan di Kalimantan," ujarnya.
Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Muliadi yang mewakili bupati PPU menjelaskan rencana pemindahan IKN ke luar pulau Jawa juga didasari atas situasi kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa.
Dengan penduduk 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia serta 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi Indonesia ada di Pulau Jawa. ”Sehingga, tepat jika IKN dipindahkan ke luar Jawa sekaligus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujar Muliadi.
Dijelaskannya, pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan keputusan pemerintah memindahkan ibu kota Negara ke Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian Kabupaten PPU dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Penentuan wilayah tersebut, merupakan hasil kajian yang telah dilakukan sejak tahun 2016.
Menurutnya, setidaknya terdapat lima pertimbangan yang disebutkan Presiden terkait pemilihan dua wilayah tersebut sebagai ibu kota Negara baru. Pertama, resiko bencana seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi maupun tanah longsor di wilayah ini jauh lebih minim dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
Pertimbangan lain, yakni lokasinya yang berada ditengah-tengah wilayah Indonesia, sehingga dianggap ideal sebagai Ibu Kota Negara. Selain itu lokasi Kabupaten PPU dan Kutai Kartanegara berdekatan dengan wilayah perkotaan yang berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda.
Kaltim juga dinilai memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Dimana, Kota Balikpapan memiliki Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan dengan panjang landasan pacu 2.500 meter, yang telah melayani rute penerbangan domestik maupun internasional, misalnya Singapura dan Bandar seri Begawan dan sebagainya.
“Pertimbangan-pertimbangan tersebut, tentunya merupakan bukti kesiapan Provinsi Kalimantan Timur dari aspek infrastruktur yang ada di daerah, sehingga layak menjadi Ibu Kota Negara baru Republik Indonesia,” pungkasnya.
Dalam Talkshow ini sejumlah Rektor Universitas di Kaltim menyampaikan beberapa gagasan dan dukungannya untuk pembangunan IKN yang baru. Berbagai argumen juga disampaikan terkait kesiapan dalam menyongsong IKN ke depan. (and)
.jpg)
