Kaltimkita.com, BALIKPAPAN – Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, di berbagai kesempatan, tidak henti-hentinya menjelaskan urgensi perpindahan ibu kota negara ke Kaltim. Termasuk saat, menghadiri acara Konsolidasi Dukungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Dalam Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Pengembangan Wilayah di Provinsi Kaltim yang di helat di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Senin (10/4/2023), yang dihadiri sejumlah perusahaan nasional.
“Pak Presiden bilang, Pak Isran tolong jelaskan ke masyarakat, sehingga masyarakat tahu seperti apa itu IKN,” ujar Gubernur Isran. Dalam kaitan itu, Gubernur juga berbicara mengenai IKN di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, seperti Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, Universitas Pajajaran di Bandung, Universitas Hasanuddin di Makasar, Universitas Indonesia dan beberapa universitas lain di Jakarta.
“Saya sampaikan informasi pertimbangan negara dalam pemindahan ibu kota negara, bukan berdasar pertimbangan kelompok tertentu,” tegasnya. Gubernur Isran menjelaskan, IKN tidak hanya menjadi milik bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi milik bangsa-bangsa di dunia, karena kepentingan IKN bukan hanya kepentingan Kaltim tetapi merupakan kepentingan seluruh wilayah nusantara.
“Penetapan IKN menjadi titik awal dimulainya peradaban baru yang besar bagi republik ini, karena keberadaannya berada di tengah wilayah Indonesia,” jelasnya. Bagi Kaltim, lanjut mantan Bupati Kutai Timur ini, pemindahan IKN ke Kaltim bisa dikatakan merugikan, karena Kaltim menyerahkan aset wilayahnya seluas 700 ribu hektar kepada negara.
“Tapi saya katakan kepada seluruh rakyat Kaltim, inilah sumbangsih kita ke negara dan rakyat Kaltim mendukung,” tegasnya. Dalam sejarahnya, Kaltim memiliki peranan besar bagi negara sejak Indonesia merdeka. Sebagai penghasil minyak terbesar yang menjadi modal pembangunan bangsa. Tidak itu saja, di saat industri perkayuan masih berjaya, Kaltim menjadi penyumbang devisa negara melalui hasil hutannya yang melimpah.
(adv/diskominfo)