Oleh : Dr Izradi Zainal
Rektor Uniba, Sekjen Forum Rektor PII, Ketua Forum Masyarakat Adat Nusantara (Formanusa)
Rocky Gerung yang dikenal sebagai Presiden akal sehat sempat mampir di Uniba untuk tampil sebagai pembicara didampingi oleh Rektor Uniba dan Ketua Pembina Yapenti DWK Dr.R.Susiswo Ismail pada Kuliah Umum dengan tema Kaltim berdaulat dan IKN Nusantara.
Tampilnya Rocky Gerung di Uniba pada 18 Agustus 2022 mengundang tanda tanya di kalangan masyarakat termasuk akademisi. Mereka menanyakan, kenapa mengundang Rocky Gerung, bukankah dia menolak IKN semnetara Rektor Uniba adalah pendukung IKN dan tim ahli tim transisi OIKN?.
Saat itu, saya jawab justru saya undang untuk mengetahui secara langsung apa argumennya terkait IKN karena saya menganggap orang yang berbeda pendapat adalah kawan berfikir. Hal ini saya ungkapkan ke peserta forum termasuk ke beliau, namun disaat bersamaan beliau menyela sambil berbisik kalau beliau tidak menolak IKN namun mengkritisi IKN.
Teman yang mempertanyakan sepertinya berdasarkan pengamatannya yang selama ini menganggap saya sebagai pendukung IKN Nusantara. Meski sebagai pendukung IKN Nusantara namun kami selalu membuka ruang untuk mendengar argumen mereka yang tidak sependapat karena akan memperkaya atau memperkuat argumen pemindahan IKN.
Saya berpendapat mereka mengkritisi untuk membuat semua was-was terhadap segala hal yang bisa merugikan masyarakat.
Ada sejumlah kritikan yang disampaikan Rocky Gerung terkait IKN diantaranya dana pembangunan IKN yang menggunakan Dana APBN, argumen pemindahan IKN, AMDAL IKN dan environmetal ethics.
Menurut Rocky Gerung Pemerintah tidak konsisten terkait pendanaan IKN karena menurutnya masih menggunakan dana APBN. Hal lain yang dikritisi adalah pemindahan IKN yang menurutnya tidak terlalu mendasar, dan AMDAL IKN yang dibuat setelah pernyataan Pemerintah dan DPR memindahkan IKN ke sekitar Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, termasuk potensi pembangunan IKN yang akan merusak hutan dan environmental ethics.
Terkait APBN, sepertinya bung Rocky belum membaca secara detail terkait porsi pembiayaan IKN, padahal infonya mudah di akses di media. Dijaman now semua info terkait pembiayaan terpapar secara jelas. Sebenarnya, jauh sebelum IKN ditetapkan pemindahannya, info terkait skema pembiayaan IKN sudah ada.
Sebelumnya tim Bappenas dan Presiden Jokowi sudah menyatakan kalau APBN akan dipakai tapi hanya sekitar 19-20% atau 89 triliun dan tentu saja tidak akan mengganggu kegiatan pembangunan lain termasuk penanganan kesehatan masyarakat.
Masing masing departemen di kementerian akan tetap mendapatkan alokasi anggaran seperti sebelumnya, hanya saja kemungkinan peruntukannya ada yang untuk IKN. Malah kurang etis kalau membangun Istana Presiden, wakil Presiden, Perumahan Menteri, Pejabat Negara dan kantor kementerian dibangun tanpa APBN yang nilainya tidak terlalu signifikan dibanding dengan biaya pembangunan IKN yang jumlah sekitar 466 Triliun untuk masa pembangunan sampai dengan 2045.
Dalam hal pemindahan IKN sepertinya bung Rocky tidak cukup data atau info terkait IKN karena sepertinya belum sempat membaca secara detail argumen pindahnya IKN dan buku saku IKN termasuk UU no 3 tahun 2022, PP no 17 tahun 2022, Peraturan Presiden 62,63,64,65 dan info lainnya terkait IKN.
Argumen pemindahan IKN ini sangat nyata diantaranya Jakarta sebagai the sinking city dimana untuk setiap tahunnya ada penurunan permukaan tanah sebesar 4 cm, kerugian akibat macet,banjir dan polusi yang menurut hasil penelitian sebesar lebih dari 50 triliun, Jakarta yang masuk dalam area ring of fire, penduduk Jakarta dan Jawa yang sangat banyak dibanding wilayah lain khususnya Kalimantan, penyelamatan tanah di Jawa yang subur, pemerataan pembangunan,pemertaan ekonomi,dan lain-lain.
Terkait AMDAL IKN yang menurut Rocky belum ada, sepertinya beliau belum tahu secara persis perkembangan penyelesaian detail AMDAL IKN. Padahal semua tahapan pembuatan AMDAL sudah dilakukan oleh otorita IKN yang disiapkan oleh para ahli dari sejumlah Universitas dan kementerian.
Sepertinya beliau juga belum dapat info yang optimal terkait masalah penghutanan kembali IKN dan pelestarian lingkungan. Untuk itu pada kesempatan tersebut saya sampaikan bahwa pembangunan IKN itu bukan untuk merusak hutan malah untuk memperbaikinya.
Sebagai contoh hutan IKN yang pada tahun 2019 sekitar 50an persen akan dikembangkan menjadi sekitar 70an persen yang saat ini telah disiapkan bibit penghutanan kembali di persemaian Mentawir.
Sejumlah kawasan hutan yang rusak sudah diagendakan untuk dihijaukan kembali. Direncanakan juga reklamasi bekas tambang. Kritikan Rocky Gerung terkait IKN harus dipandang sebagai dinamika dalam pembangunan IKN yang bisa membuat kita semua waspada terhadap dampak negatif pembangunan IKN.
Sebagai negara demokratis kita harus membuka ruang bagi siapapun untuk mengkritisi karena itu akan memperkuat argumen pemindahan manakala kita dalam posisi memiliki data dan argumen yang tepat. Mereka yang kritis adalah kawan berfikir kita.
Kita mesti menghargai yang berbeda pendapat karena kita bisa mengujinya dalam debat ilmiah penuh kekeluargaan. Apalagi masyarakat sekarang sudah cerdas dan memiliki akses yang mudah untuk mengakses informasi. (*)
.jpg)
