Kaltimkita.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan terus berupaya meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar di seluruh jenjang pendidikan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan Muhaimin menegaskan, meski pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah tantangan teknis maupun administratif, pemerintah tetap berkomitmen penuh agar program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi perkembangan anak.
Hingga Oktober lalu, capaian pelaksanaan MBG tercatat baru sekitar 20 persen dari total target. Dari kurang lebih 150 ribu sasaran siswa, baru sekitar 30 ribu peserta didik yang telah menerima layanan program ini.
“Kami tidak menutup mata bahwa masih banyak tantangan di lapangan. Namun, komitmen kami adalah terus memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh siswa. Program ini akan terus ditingkatkan dan dijalankan secara bertahap,” ujar Sekda, Selasa (11/11/2025).
Ia menjelaskan, salah satu kendala utama yang mempengaruhi perluasan layanan adalah keterbatasan operasional titik layanan akibat belum rampungnya proses perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Saat ini, baru sebagian lokasi yang dinyatakan layak untuk operasional penyediaan dan distribusi makanan bergizi gratis.
Pemerintah pun berharap dukungan dan percepatan dari instansi terkait agar proses perizinan dapat segera tuntas, sehingga cakupan layanan dapat diperluas ke seluruh wilayah kota. Dengan demikian, pemerataan penerima manfaat dapat segera tercapai.
Saat ini, penerima manfaat terbesar masih didominasi siswa tingkat sekolah dasar (SD), disusul jenjang PAUD dan SMP. Namun, Sekda mengakui distribusi layanan MBG masih belum sepenuhnya merata, terutama di wilayah Balikpapan Timur, Balikpapan Barat, dan Balikpapan Utara, serta beberapa titik layanan yang masih belum optimal.
Tantangan berikutnya datang dari sisi operasional teknis. Kesiapan sarana dapur, pemenuhan standar kebersihan, kualitas bahan pangan, hingga manajemen distribusi makanan masih perlu diperkuat.
Untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan, petugas Dinas Kesehatan melakukan pemantauan proses memasak yang umumnya dilakukan pada malam hari. Kondisi ini membutuhkan penyesuaian tenaga kesehatan di puskesmas karena mereka juga harus melaksanakan pelayanan masyarakat pada pagi harinya.
Sekda menegaskan bahwa program MBG bukan sebatas bantuan konsumsi bagi pelajar, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Program ini juga diharapkan dapat memberi dampak ekonomi melalui pemberdayaan sektor usaha lokal dan pelaku UMKM penyedia bahan pangan.
Untuk itu, Pemkot terus mendorong sinergi lintas sektor, mulai dari dunia usaha, lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, masyarakat, hingga media, dalam mendukung transparansi dan keberlanjutan program.
Forum Group Discussion (FGD) yang digelar menjadi ruang strategis untuk menyusun rekomendasi konkret terkait mekanisme pengadaan, distribusi, monitoring dan evaluasi program.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif. Semoga diskusi ini menjadi pijakan bersama untuk mempercepat terwujudnya pelayanan makanan bergizi gratis bagi generasi masa depan yang lebih baik,” tutupnya. (rep)
.jpg)
